Terkini Lainnya
TAG
Sejak aturan Tapera digulirkan, pemerintah belum menjelaskan detail perihal lokasi untuk perumahan bagi rakyat tersebut.
Massa buruh menggelar aksi menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Negara, Kamis (6/6/2024).
"Mana ada rumah Rp 12,6 juta sampai Rp 25,2 juta."
"Bahkan sekadar bayar uang muka rumah itu tidak mungkin,"sambungnya.
Ribuan buruh menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Kamis (6/6/2024)
Said Iqbal bersama ribuan buruh mendesak Presiden Jokowi cabut soal peraturan Tapera, sebut hanya akan menyengsarakan rakyat.
Said Iqbal menjelaskan pasalnya terdapat beberapa contoh uang masyarakat yang selama ini dikelola pemerintah justru jadi ladang korupsi.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan Tapera yang dikeluarkan pemerintah tak memberi kepastian masyarakat akan mendapatkan rumah.
Said Iqbal menyampaikan, ribuan buruh bakal melakukan unjuk rasa di depan Istana pada hari Kamis, 6 Juni 2024.
Sistem outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak, telah menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak pemerintah cabut aturan No. 21 tahun 24 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera).
Saat gaji pekerja dipotong, nantinya ada gaji besar yang diterima oleh pihak pengelola dana Tapera.
Sebanyak 60 serikat buruh nasional bakal menggelar aksi demo menolak wacana pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dari upah yang rendah itu, jika dipotong 3 persen untuk Tapera, tentu menurut dia, beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran wajib untuk
Belum ada kepastian yang menjelaskan bahwa para buruh maupun pekerja secara otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terkesan dipaksakan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal jelaskan mengapa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tak tepat dijalankan saat ini
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai tidak tepat program Tabungan Perumahan Rakyat dijalankan dengan memotong upah buruh.
Said Iqbal mengutarakan kekecewaannya akan upah buruh yang selalu mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.
Meski mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, Said memastikan Partai Buruh tetap memperjuangkan aspirasi para buruh dan pekerja.
Said Iqbal menyampaikan harapannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada Oktober 2024 mendatang.