Terkini Lainnya
TAG
Sigit Pamungkas tidak sependapat dengan anggapan bahwa KUHP ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk mematikan demokrasi
Prabowo Subianto mengomentari pengumuman pemenang Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Selasa (21/5/2019).
Salah satunya, menurutnya, saat cawapres Sandiaga Uno membuka catatan yang disebutnya sebesar buku diktat.
Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengingatkan betapa pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.
Ia menerangkan, isu-isu tersebut meliputi, pro kontra orang dengan ganggun jiwa boleh memilih, dugaan tak netralnya KPU terkait penomoran Capres
Anggaran itu sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019.
Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan Jusuf Kalla tidak bisa maju kembali dalam pecalonan sebagai Wakil Presiden
"Putusan MK dari sisi waktu sedikit terlambat. Kalau diputus sebelum proes verifikasi mungkin tarik menariknya tidak sekuat ini," tuturnya.
Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas menilai polemik verifikasi faktual tidak perlu terjadi.
Mantan komisioner KPU, Sigit Pamungkas turut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi faktual.
Sementara untuk debat dan beriklan di media massa, hanya boleh diberikan oleh KPU daerah.
"Misalnya saat kampanye ada even berhadiah sepeda jadi harga sepedanya tidak boleh lebih dari satu juta,"
Menjelang Pilkada serentak 2017 mendatang, perubahan tersebut telah diujipublik dan tinggal dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR.
Hal itu ditentukan dalam rapat pleno yang diadakan seluruh komisioner KPU di kantornya.
Kata Ida, dirinya harus buru-buru membeli tiket agar bisa terbang langsung ke Jakarta.
Sigit mengatakan bahwa selama ini timbul banyak pertanyaan dari daerah tentang bagaimana rincian tentang dua periode yang dimaksud itu.
Hadar Nafis Gumay mengimbau masyarakat turut berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, akhir tahun ini.
Namun, jika aturan tersebut tidak dipatuhi maka KPU akan membentuk dewan etik.
Komisi Pemilihan Umum mengkonsultasikan uji publik terkait partisipasi publik dalam rancangan peraturan KPU
Jaya Raya Jakarta membuktikan bahwa mereka masih menjadi tim beregu campuran terkuat di Indonesia