Terkini Lainnya
TAG
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari IFSR, MAKSI, dan FOS, menyampaikan berkas tuntutan ke Mahkamah Konstitusi
(MK) menolak permohonan uji materiil Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Prinsip inklusi dan kesetaraan harus ditanamkan dalam pengembangan sektor pendidikan di tanah air.
Upaya untuk terus menyempurnakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri agar lebih adil dan transparan harus didukung.
10 point ketentuan perubahan kebijakan dalam RUU sidiknas 2022, simak apa saja perubahannya dalam dokumen paparan dan naskah akademik RUU sidiknas.
Berikut perubahan kebijakan terkait tunjangan guru dalam RUU Sisdiknas, sebagai calon guru harus melalui proses Pendidikan Profesi Guru untuk mengajar
PGRI mendesak agar pemerintah mengembalikan ayat terkait tunjangan profesi guru (TPG) di RUU Sisdiknas.
Tunjangan Profesi Guru dihapus dalam RUU Sisdiknas, P2G: Jutaan Guru kecewa. Sebelumnya, draft RUU Sisdiknas pada April 2022 masih memuat pasal TPG.
Kemendikbudristek membuka kesempatan bagi masyarakat luas ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan tentang RUU Sisdiknas.
Proses tahap awal perencanaan ini, kata Anindito, akan terus melibatkan publik untuk turut andil dalam mengawal proses RUU Sisdiknas.
Agus Widjojo menyampaikan pentingnya pendidikan karakter yang menjadi prasyarat menghasilkan SDM unggul bagi Indonesia di tahun 2045.
Di Australia anak-anak Primary School (SD) lebih ditekankan pada penguasaan bahasa dan matematika.
Komite III DPD RI mencermati, terdapat upaya dekriminalisasi bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang sangat berbahaya.
Demikian juga dengan revitalisasi pendidikan vokasi yang sangat memerlukan updating kebutuhan pasar kerja yang ada di dunia industri.
Dalam RUU Ciptaker, anak didik di lembaga pendidikan asing juga diwajibkan untuk menambah muatan Bahasa Indonesia.
peran media-digital saat ini sangatlah besar, sehingga harus diarahkan untuk membangun nilai nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dapat menimbulkan kekacauan hukum,