Terkini Lainnya
TAG
Surya Paloh tersebut seharusnya mendapuk Anies Baswedan menjadi ketua umum, untuk dapat meloloskan Partai Nasdem ke parlemen.
Anies disebut diteror dengan dilempari telur busuk oleh orang tak dikenal saat melakukan safari politik di Banda Aceh pada Sabtu (3/12/2022).
Inilah profil Teuku Taufiqulhadi yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2019-2024.
Taufiqulhadi mengatakan, pertemuan itu hanya untuk menghadiri pernikahan petinggi PKS, dan kebetulan dipertemukan dalam satu meja.
Partai NasDem menanggapi Relawan Jokowi yang meminta seluruh Menteri yang berasal dari partai pendukung Anies Baswedan itu untuk mundur dari kabinet.
“Relawan seperti itu tidak baik. Relawan jangan bersikap sangat personal merespon sesuatu. Saya khawatir, jangan-jangan presiden pun malu ,” ujarnya.
Partai NasDem mengatakan keputusan partai untuk menyambut Pemilu 2024 dan jalannya proses pemerintahan saat ini tidak bisa dikaitkan sama sekali.
Partai NasDem mengajak dan menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk mengamalkan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa
Sofyan kemarin dicopot dari jabatan Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Jokowi. Posisinya digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.
Teuku Taufiqulhadi membantah kabar bahwa digantinya Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil oleh Panglima TNI Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto karena gagal
Staf Khusus Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Teuku Taufiqulhadi menceritakan momentum makan siang bersama Menteri ATR/Kepal
Teuku Taufiqulhadi menyebutkam bahwa perombakan kabinet kerja atau reshuffle adalah hal yang lumrah.
sempat juga tersiar kabar ihwal alasan kepindahan Taufik adalah karena Nasdem hendak mengusung Anies Baswedan pada pilpres 2024 mendatang.
Dalam Rakernas, NasDem buka hanya menjaring calon presiden tapi ingin cari formula bagaimana menyatukan kembali bangsa yang sudah terbelah dua.
Usulan penundaan pemilu selain bertabrakan dengan konstitusi dan tidak konsisten dengan UU Pemilu, juga akan menghancurkan konsolidasi demokrasi.
Kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah
Pemerintah menetapkan kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat transaksi jual beli tanah. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Maret 2022.
Aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual-beli tanah akan segera diterapkan mulai 1 Maret 2022 menyusul terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang JKN
BPJS Kesehatan bakal menjadi syarat untuk transaksi jual beli tanah mulai 1 Maret 2022. Aturan ini pun dinilai konyol dan mengada-ada.
Alasan perlunya BPJS Kesehatan sebagai lampiran ketika melakukan jual beli rumah yakni dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa.