Terkini Lainnya
TAG
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Khusus di Jakarta, nantinya juga akan tergabung massa buruh dari Banten dan Jawa Barat. Adapun titik kumpul aksi adalah di bundaran Patung Kuda yang
Adapun tuntutan utama serikat buruh ini adalah meminta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan penghapusan outsourcing serta penolakan upah murah.
Lebih lanjut eks Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan bahwa terkait UU Ciptaker ini perlu adanya kesepakatan atau konsesus yang benar-benar bisa
Anies mencoba membandingkan data statistik di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.
Gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, kini tengah masif disuarakan oleh sejumlah kalangan masyarakat.
CropLife Indonesia turut mendukung dan mendorong akselerasi pertumbuhan dan investasi di sektor pertanian, membuka jalan bagi inovasi dan kemajuan
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Undang-Undang Cipta Kerja.
Ada sejumlah peristiwa menarik saat ribuan buruh turun ke jalan menuntut pencabutan UU Cipta Kerja, Kamis (7/8/2023). Rizal Ramli turun ke jalan.
Arimansyah menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sudah berimbang. Dia menyebut UU Cipta Kerja sudah berpihak pada pengusaha dan para pekerja.
Partai Buruh bakal menggelar aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana, Kamis (6/7/2023) besok.
Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggugat Undangan-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
terlihat juga spanduk bertuliskan May Day 2023 tolak UU Cipta Kerja, lindungi dan sejahterakan buruh Indonesia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid menyambut baik UU Cipta kerja.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan ribuan personel gabungan itu dikhususkan pengamanan di DPR RI saja.
Aturan UU Cipta Kerja dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia untuk mengurangi jumlah pengangguran yang terus meningkat.
Sebagai pembentuk undang-undang Basuki menyebut, pemerintah harus terbuka menerima segala masukan dari berbagai kepentingan
Tidak ada sikap kritis DPR terhadap materi UU Cipta Kerja dan DPR pun menerimanya dengan senang hati dan membahasnya secara tertutup.
Perppu Cipta Kerja punya banyak kesamaan dengan UU Cipta Kerja yang kontroversial dan sudah dinyatakan tidak konstitusional oleh MK.
Pemerintah harus mengingatkan Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin konsisten menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.