Terkini Lainnya
TAG
Riko Noviantoro mengatakan jika dinamika politik ke depan akan semakin berat dihadapi Prabowo-Gibran
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan, memastikan parlemen mengutamakan aspek keterbukaan pada prosesn penyusunan Undang-Undang
Dr Agus Riewanto mendukung pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Undang-undang (UU). Menurutnya, Pancasila harus dilindungi.
"Memang tugasnya Kominfo, itu amanat Undang-Undang, lihat saja," ujar Jokowi di Bogor
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai kasus penahanan Didin dituduh merusak hutan di Kawasan TNGP itu menunjukkan aparat tidak mengerti UU.
Menteri Kehakiman Jepang meminta tim panel yang dibentuknya untuk mengubah UU Kepemudaan (Juvenile) dari usia 20 tahun menjadi 18 tahun.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong lembaga menangani pangan segera dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
Polri telah berkomitmen melaksanakan arahan Presiden Jokowi dengan pedoman arahan hukum yang bijak.
Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menyebutkan bahwa kewenangan BPOM saat ini kurang maksimal. Beliau mengusulkan adanya revisi UU BPOM.
Mayoritas fraksi di DPR setujui merevisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok)terutama mengenai Dokter Layanan Primer (DLP).
Rapat Paripurna ke 33 masa sidang ke 5 tahun sidang 2015-2016,seluruh fraksi menyetujui tindak lanjut RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2015.
Selain itu produktifitas lembaga legislasi ini dinilai dari kuantitas yang kualitas menelurkan UU.
Presiden Joko Widodo sempat menyindir DPR mengenai pembuatan undang-undang.
Rencana untuk merevisi UU No. 15/2003 tentang terorisme bergulir keras pasca terom bom Sarinah.
- Sengketa tanah kas Desa (TKD) Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro sudah empat tahun, hingga sekarang belum ada titik penyelesaian.
Elly mengakatan pihaknya akan mengajukan Somasi.
"Sepanjang kami belum punya produk hukum maka tetap pakai UU RI yang mengatur soal narkotika,"
"Pengelolaan kereta api saat ini masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian," ujar Wakil Ketua Komisi V.
Komite III DPD RI terus matangkan RUU Bahasa Daerah untuk melestarikan kearifan lokal dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
Sampai saat ini Komite III DPD RI terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif agar pekerja kreatif Indonesia mampu berdaya.