Terkini Lainnya
TAG
Djayadi menyebut sosok tersebut idealnya masih mirip dengan pasangan Jokowi saat ini, yakni Jusuf Kalla.
KMD bersama-sama dengan OKP Parpol lainnya akan melakukan judicial review terhadap ketiga undang-undang ini dan terkait undang-undang pemilu.
Parpol pendukung pemerintah saat ini dikhawatirkan tidak konsisten memberikan dukungan kepada Joko Widodo mencalonkan di Pilpres 2019.
Poin yang digugat dari UU Pemilu diantaranya mengenai syarat mengajukan calon presiden atau Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25%.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang Pemilu tidak menutup kemungkinan melahirkan calon tunggal.
Sirojuddin Abbas menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mandiri dan konsisten dalam membuat keputusan.
"Aturan itu tampaknya dibuat untuk persulit partai baru muncul di Pemilu," kata pengamat politik Ray Rangkuti ketika dikonfirmasi, Kamis (31/8/2017).
Partai lama yang memiliki wakil di DPR ingin KPU melalui PKPU mewajibkan hanya partai baru ikut verifikasi menggunakan sistem sensus.
Pengamat Politik Jeirry Sumampouw menilai bagus jika verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019 menggunakan sistem sensus.
Salah satu alasan Komisi II DPR di dalam UU Pemilu yang menyebutkan dasar parpol lama tidak diverifikasi adalah karena persyaratan sama dengan Pemilu.
PSI telah menerima surat panggilan MK terkait sidang JC terkait UU Pemilu.
Pencabutan tersebut lewat Pasal 557 Ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2), serta Pasal 571 huruf D UU Pemilu yang disahkan DPR belum lama ini.
Pengamat Politik Jeirry Sumampow mendukung langkah sejumlah elemen masyarakat termasuk dari PSI.
Verifikasi parpol diatur pada Pasal 173 ayat 3 dalam UU Pemilu 2017 yang baru disahkan DPR.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai tahapan Pemilu pada akhir 2017. Yang terdekat, pada Oktober 2017 akan dimulai pendaftaran partai politik.
"Partai Idaman meminta agar frasa 'telah ditetapkan' pada Pasal Pasal 173 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.