Terkini Lainnya
TAG
Mantan Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wahiduddin Adams.Mantan Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wahiduddin Adams. read less
Hakim MK periode 2014-2024 Wahiduddin Adams menyoroti UU Mahkamah Konstitusi yang kerap diubah, tetapi tidak pernah diganti.
Suhartoyo mengatakan, Manahan dan Wahiduddin tak benar-benar purna tugas meski pensiun sebagai hakim MK.
Adapun hal itu disampaikan dalam petikan keputusan Presiden Jokowi yang dibacakan oleh sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan.
Ia berharap buku yang berisi pengalamannya selama menjadi hakim konstitusi dapat diteruskan dengan tetap menjaga etik MK.
Eks hakim konstitusi Wahiduddin Adams menutup masa jabatannya dengan meluncurkan dua buah buku.
Wahiduddin Adams menjadi yang paling bebas dari tuduhan melanggar kode etik daripada para hakim konstitusi yang lain
Selain Wahiduddin Adams, MKMK juga telah memeriksa Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan M Guntur Hamzah serta para pelapor dugaan pelanggaran
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyampaikan, pihaknya akan memeriksa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams secara khusus.
Arief mengatakan, pakaian serba hitam itu melambangkan dirinya yang sedang berkabung atas kondisi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi (MK) melantik anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa (24/10/2023).
Komposisi keanggotaan majelis etik MK saat ini dinilai mengandung potensi konflik kepentingan dari sebagian anggotanya.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan melantik pihak-pihak yang terpilih menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Ad Hoc.
Mahkamah Konstitusi (MK)menunjuk tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Ad Hoc.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (23/10/2023).
Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan syarat capres-cawapres mengandung penyelundupan hukum.
Ada empat hakim yang berbeda pendapat atau tidak setuju terkait putusan MK soal kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres
Arsul Sani sebagai kandidat terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan hakim Wahiduddin Adams yang purna tugas.
Majelis Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams beranggapan bahwa pengujian Perppu Cipta Kerja ini masih relevan dilakukan.
Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut.
MK memutus menolak permohonan uji formil Undang - Undang KPK baru yang diajukan para eks pimpinan lembaga antirasuah.