androidvodic.com

*Kondisi Geografis Diduga Jadi Penyebab

News, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, infrastruktur Information and Communications Technology (ICT) atau teknologi informasi menjadi penting saat pandemi covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebutuhan ntuk membangun infrastruktur ICT menjadi penting karena saat ini banyak orang bekerja atau belajar dari rumah.

"Itu hanya bisa terjadi kalau ada infrastrukturnya. Kalau tidak ada ya tidak mungkin
melakukan, sehingga kita kejar infrastruktur ICT itu, masih ada 12.000 lebih desa belum terkoneksi internet," ujarnya saat webinar, Senin (12/10).

Menurut Sri Mulyani, infrastruktur teknologi informasi ini berbanding terbalik dengan
rasio elektrifikasi yang sudah mendekati 100 persen.

"Namun, konektivitas dari sisi internet belum 100 persen. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita," katanya.

Baca juga: Tuntutan Kepuasan Pelanggan Jasa Internet Naik di Tengah Pandemi

Selain itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, juga mendorong
kualitas dari koneksi internet di Indonesia agar tidak hanya jangkauan saja.

"Terhadap koneksi, ada yang disebut kualitas dari koneksi. Jadi, inilah yang kemudian kita coba lakukan ke depan," ujarnya.

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan Rp 29,6 triliun untuk bidang ICT
mencermati kebutuhan yang tinggi dampak penerapan kerja dan sekolah dari rumah
memanfaatkan teknologi dalam jaringan (daring).

Alokasi untuk ICT itu untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung dan meningkatkan
kualitas layanan publik yang memberikan efisiensi, kemudahan dan percepatan.

ICT merupakan salah satu dari tujuh kebijakan strategis 2021 untuk mendukung
akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesa Maju.

Baca juga: CURIGA Pasanganmu Berbagi Cinta? Ini Trik Kepoin Aktivitasnya di Internet Tanpa Aplikasi, Terbongkar

Selain ICT, juga ada pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp550 triliun, kesehatan sebesar Rp169,7 triliun, perlindungan sosial Rp421,7 triliun, infrastruktur sebesar Rp413,8
triliun, ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dan pariwisata Rp15,7 triliun.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendesak program digitalisasi desa harus
segera dilakukan. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap pergerakan
ekonomi desa.

Halim mengatakan arah dan kebijakan pembangunan desa hingga 2030 merujuk pada
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Dimana rujukan Perpres ini adalah Suinstabel Development Goals
(SDGs) dengan 19 Goals.