Terkini Lainnya
TOPIK
Usman Kansong mengatakan sejauh ini kasus dugaan kebocoran data pribadi bersumber dari pihak eksternal.
penyidik telah mengirimkan Permohonan Penerbitan Izin Khusus Sita Geledah ke PN Surabaya terkait dengan lokasi server DRC BPJS Kesehatan di PT Sigma
Kabag Penerangan Umum (Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya telah melakukan penggeladahan terhadap Kantor BPJS Kes
Server BPJS Kesehatan diajukan untuk diproses penyitaan ke pengadilan negeri Surabaya. Hal ini untuk mendalami kasus kebocoran 279 juta data penduduk
Polri menyimpulkan data kepesertaan BPJS Kesehatan memang telah mengalami kebocoran dalam penyelidikan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesi
Bareskrim Polri telah melayangkan surat pemanggilan kepada 5 vendor untuk diperiksa pada 2 Juni 2021 besok.
Dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional, Indonesia bisa mencontoh China dan Rusia yang paling jarang mengalami kebobolan.
Kominfo masih menelusuri dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang identik milik BPJS Kesehatan.
Dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan tak terlepas dari lemahnya regulasi yang mengatur perlindungan data.
Dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan terjadi lantaran diperjualbelikan oleh oknum di forum online.
sejak data BPJS yang bermasalah itu diunggah pada 12 Mei sampai diributkan di media sosial pada 20 Mei tidak terlihat ada pendeteksian.
PMKRI mempertanyakan kinerja Kominfo dalam pengamanan data BPJS di Indonesia. Kenapa data BPJS kesehatan 297 juta pengguna BPJS bisa bocor
Ia melihat jumlah empat juta ASN dengan beragam bidang dan organisasi justru dapat menjadi labirin bagi pengelolaan yang tidak ada ujungnya.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta masyarakat bersabar terkait penyelidikan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut BPJS Kesehatan telah melakukan pengamanan data secara berlapis.
Kasus kebocoran data telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, lantaran diduga ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Apa yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini hanya sekadar langkah antisipatif, namun itu tidak menyelesaikan masalah.
Masyarakat Indonesia dikagetkan dengan isu kebocoran data yang diduga berasal dari laman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Brigjen Rusdi Hartono mengatakan penyidik Polri tengah mengklarifikasi sejumlah pihak terkait untuk mengusut kasus tersebut.
Bareskrim Polri masih mendalami penyebab dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan di jejaring interne
Bareskrim Polri mengajak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dugaan kebocoran 279 juta data penduduk di Indonesia di jejaring interne
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti tidak menghadiri pemeriksaan Bareskrim Polri terkait dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia
Kepala Pusat Operasi Keamanan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Brigjen Ferdinand Mahulette mendatangi gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin (2
Pemeriksaan ini untuk mengusut dugaan bocornya 279 juta data penduduk Indonesia di internet.
Tjahjo Kumolo mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan adanya tindak jual beli data kependudukan.
Mardani Ali Sera menilai kejadian kebocoran data yang berulang kali terjadi di Indonesia bukanlah hal yang biasa.
Dengan melakukan analisa cepat terhadap satu juta sampel data itu, kesimpulan yang diambil berbeda-beda.
Guspardi Gaus menyebut dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia sesuatu yang sangat memalukan dan memilukan.
Komisi IX DPR RI meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi kasus dugaan kebocoran data pribadi peserta BPJS Kesehatan.