Terkini Lainnya
TOPIK
Seorang dosen, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/7/2023).
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan permohonan uji materiil Pasal Pasal 169 huruf q UU Pemilu
seluruh fraksi di Komisi II DPR RI menyatakan setuju draf Perppu tentang Pemilu tersebut dibawa ke Sidang Paripurna untuk dijadikan Undang-Undang.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan atas gugatan Partai Gelora soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (20/6/2022)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU
Menurut Marwan, UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.
Titi mengatakan rencana revisi UU Pemilu tak berjalan sebagaimana yang direncanakan sejak awal oleh DPR.
Mensesneg Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi 2 UU terkait pemilu dan Pilkada. Ini bukan untuk Gibran.
Para Plt hanya akan melaksanakan tugas rutin dan tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan yang mengangap PT 7 persen terlalu besar.
Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut wacana kenaikan PT 7 persen ini sebagai kabar buruk bagi publik.
"Selain itu subtansinya, ini kan lebih karena mencari-cari sesuatu yang lowong yang tidak diatur teks Undang-undang,"
"Kita semua mengetahui bahwa keputusan MK itu final dan mengikat jadi kalau tidak ada represpektif itu ya mestinya harus kita ikutin keputusan MK itu,
setuju dengan argumen Profesor Yusril Ihza Mahendra dan menyerukan supaya MK mengabulkan permohonan itu.
"Kami sebetulnya berharap supaya putusan MK khusus yang berkaitan dengan topik verifikasi parpol sesegera mungkin (diputuskan). Sebisa mungkin sebelum
ambang batas pengajuan calon presiden atau lazim disebut Presidential Threshold tidak tepat diterapkan karena Pemilu 2019 dilaksanakan serentak
dirinya juga mengaku tertarik dengan penyerahan buku berjudul Konsolidasi Demokrasi Indonesia/original intent UU Pemilu Tahun 2017
Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dianggap tidak menggerus kekhususan Aceh dalam hal pemilihan kepala daerah dan calon legislatif Aceh.
Oleh karena itu pemohon atau ketua umum Partai Idaman tetap tidak dibatasi haknya untuk diusulkan sebagai calon presiden
Dengan kewenangan baru ini sulit dibantah akan ada gesekan antara Bawaslu, Partai Politik, dan DPR
"Yang berhak menentukan UU Pemilu bertentangan dengan UUD itu adalah Mahkamah Konstitusi,"
Selain Hadar ada tiga pihak lainnya yang juga meminta permohonan judicial review terhadap UU Pemilu itu.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang Pemilu tidak menutup kemungkinan melahirkan calon tunggal.
Partai Bulan Bintang mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sirojuddin Abbas menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mandiri dan konsisten dalam membuat keputusan.
"Harusnya memang UU Pemilu itu komperhensif sampai ke daerah sehingga keterwakilan perempuan di partai politik merata sampai ke daerah," kata Irma.
Dalam permohonannya, Partai Idaman mengaitkan rencana pencalonan Rhoma Irama sebagai presiden pada Pilpres 2019.
Ketua Panel Hakim, Anwar Usman, mempertanyakan keputusan partai besutan Rhoma Irama tersebut karena sebagai pejabat struktural bisa hadir langsung.