androidvodic.com

Refleksi Akhir Tahun Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Mulyawan Margadana.

ET Tu Brute! Dan Engkau Brutus! Pernyataan itu adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Julius Caecar ketika mengetahui yang menikam dirinya adalah Brutus, anak angkatnya sendiri, pada tahun 44 sebelum Masehi. Brutus, lengkapnya Marcus Junius Brutus, bersama para anggota senat yang berjumlah 40 orang, berkonspirasi membunuh Julius Caecar.

Tindakan Brutus dan rekan senat lainnya bukanlah pembunuhan karakter tetapi the real death. Namun bagi Julius, semulia apa pun tujuan pembunuhan atas dirinya, tindakan itu jelas suatu pengkhianatan dan sifatnya adalah pribadi dan bukan urusan negara.

Tahun 2013 adalah Tahun Pengkhianatan ketika berbagai kejahatan korupsi yang dilakukan para penyelenggara negara, pemimpin bangsa, tokoh partai politik dan kepala daerah dibongkar oleh KPK. Dan di mana-mana, korupsi bukanlah urusan negara tetapi melulu kepentingan pribadi, sekalipun dilakukan secara bersama-sama (konspirasi). Mereka telah mengkhianati Pancasila, UUD 1945 dan negara dengan melanggar sumpah, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Sebutan sebagai Tahun Pengkhianatan untuk tahun ini sangatlah pas dan sekaligus tepat terutama ketika benteng terakhir supremasi hukum Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi (MK) juga dilanda korupsi. Sekalipun oleh pejabat MK lainnya dikatakan bahwa kejahatan korupsi di MK  adalah kejahatan tunggal, sebenarnya supremasi hukum adalah tanggung jawab sembilan hakim konstitusi. Orang Roma mengatakan, Corruptio Optimi Pessima - pembusukan (moral) dari orang yang tertinggi kedudukannya adalah yang paling jahat.

Oleh karena itu, berangkat dari evaluasi peristiwa politik, sosial dan keamanan sepanjang tahun 2013 terkait tindak korupsi yang berimbas pada penylenggaraan negara, ketertiban dan kemanan negara, serta hak rakyat Indonesia untuk sejahtera, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyatakan pendirian dan harapannya atas tahun baru yang sebentar lagi akan datang.

Tahun Kejujuran
Tahun 2014, haruslah menjadi tahun harapan sebagai Tahun Kejujuran dengan berbagai dimensinya. Pembongkaran kasus-kasus korupsi di satu sisi memang bermuatan negatif karena membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan demi kepentingan pribadi.

Namun di sisi lain, pembongkaran korupsi itu juga secara positif akan menguji kejujuran para pelaku korupsi dan para penegak hukumnya pada tahun depan dalam menyelesaikan kasus yang ada. Kasus korupsi yang terbongkar pada Tahun Pengkhianatan ini akan diuji tingkat kejujurannya pada tahun 2014.

Jika kita sama-sama setuju dengan mengatakan bahwa tahun 2014 memiliki nilai strategis dalam menentukan pemimpin bangsa, masa depan bangsa dan negara Indonesia setelah keterpurukan ini, tidak ada lain kecuali kejujuran yang harus dikedepankan dalam kehidupan politik 2014.  Kejujuran seperti tamparan di pipi, tak terlihat, abstrak tetapi sangat dirasa dampaknya.

Kita semua harus mencegah terulangnya kembali keterpurukan Indonesia yang mengabaikan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya sebagai dasar hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia harus menghentikan perilaku para pengkhianat bangsa dan negara itu karena menempatkan rakyat dan masyarakat dalam situasi berbahaya, tidak terlindungi dan bahkan menjadi korban.

Bangsa Beriman
Acta deos numquam mortalia fallunt - perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah dapat mengelabui para dewa. Peribahasa Latin itu untuk menunjukkan sebagai bangsa beriman, Indonesia harus meyakini Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya jatuh dalam keterpurukan lebih dalam lagi dan membiarkan kejahatan secanggih apa pun berjalan dengan lenggang dan bebas.

Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia yang oleh para pendiri negara dijadikan way of life bangsa serta Dasar Negara harus senantiasa ditegakkan. Dan keyakinan itu terus diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakini bahwa nilai setiap sila dari Pancasila saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Mengabaikan salah satu sila saja sudah cukup sebagai alasan untuk mencegah  terwujudnya  keadilan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab?

Oleh karena itu, terbongkarnya kasus-kasus korupsi itu menjadi sumber kekuatan bagi seluruh rakyat Indonesia bangkit dari keterpurukan serta memberikan harapan baru bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang beperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjunjung tinggi persatuan Indonesia, dimana kedaulatan rakyat dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang dilandasi berkeTuhanan yang mahaesa.

Seperti lagu "Bengawan Solo" karya Gesang, kasus korupsi yang terbongkar mengalir sampai jauh. Kedua belah pihak, baik pembongkar ataupun pelaku korupsi  diuji kejujurannya, di mana dampak dari masing-masing nilai kejujuran itu akan sangat jauh mempengaruhi nilai-nilai tata keadilan masyarakat. Jujur atas kasusnya, jujur dalam mengungkap seluruh pelaku yang terlibat dan jujur atas cara penyelesaian kasus demi kasus oleh penegak hukumnya.

Oleh karena itu, para pelaku korupsi yang tertangkap harus memilih antara kejujuran atau kebohongan demi masa depan hidup dirinya dan keluarga yang berdampak pada masa depan bangsa. Pilihan atas penyelesaian kasus korupsi yang terungkap adalah kejujuran.

Oleh karena itu, dalam menyambut Tahun Kejujuran 2014, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyerukan:

1. Tahun 2014 adalah Tahun Kejujuran yang memberi pilihan kepada rakyat Indonesia atas dua pilihan antara kejujuran atau kebohongan,  kepahlawanan atau pengkhianatan, pemimpin yang dikehendaki rakyat atau karena uang yang berbicara.
2. Mendorong KPK untuk segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada dengan kejujuran agar pemilu legislatif dan pemilihan langsung presiden dapat berjalan dengan bersih dan mendapat kepercayaan dari rakyat.
3. Mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memberi kesempatan atas terjadinya politik uang.
4. Meminta seluruh rakyat secara aktif terlibat dalam mengawasi para caleg yang tidak bersih dalam memenuhi syarat pencalegan  (seperti ijasah palsu, politik uang dan lain-lain).
5. Meminta KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait untuk benar-benar menjamin terselenggaranya pemilu secara jujur, baik dan bermartabat demi terpilihnya pemimpin bangsa yang mampu membawa keluar Indonesia dari keterpurukan. (*)