Pembangunan Perumahan Berkonsep Cluster Bikin NJOP di DKI Terkerek Naik - News
Laporan Reporter Kontan, Kiki Safitri
News, JAKARTA - Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di DKI Jakarta 19,54% memiliki banyak faktor. Kenaikan ini juga diakibatkan dari perubahan kawasan atau modernisasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa perubahan kawasan ini juga terkait dengan pembangunan perumahan model cluster. Pembangunan perumahan cluster inilah yang kemudian terjadi di Jagakarsa Jakarta Selatan, sehingga berdampak pada kenaikan NJOP.
"Kalau yang terdampak naik tinggi itu karena biasanya harga propertinya, harga nilai tanahnya sendiri juga meningkat," kata Sandiaga di Ragunan Jakarta Selatan, Minggu (22/7/2018).
Sandiaga menyebut bahwa kenaikan NJOP ini sendiri sudah meninjau terkat dengan pengembangan kawasan yang juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Baca: Pertamina Cari Utangan untuk Garap Proyek Listrik
"Jadi bagian dari penciptaan lapangan kerja juga yang berkeadilan. Daerah-daerah itu bisa dikembangkan menjadi klaster-klaster perumahan atau klaster komersial," katanya.
Sandi menjamin bahwa kenaikan NJOP sejauh ini mengutamakan keadilan bagi rakyat. Bahkan ia memastikan bahwa kenaikan tidak akan berdampak pada kalangan menengah kebawah.
"Tapi secara menyeluruh, kenaikannya itu di bawah 20%. Dan untuk masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah tidak terdampak," ungkapnya.
Terkini Lainnya
"Kalau yang terdampak naik tinggi itu karena biasanya harga propertinya, harga nilai tanahnya sendiri juga meningkat," kata Sandiaga
Serikat Buruh Was-Was Pelemahan Rupiah Berdampak PHK di Industri Otomotif
BERITA TERKINI
berita POPULER
Dedolarisasi, Negara-negara BRICS Akan Luncurkan Sistem Keuangan Independen
Pemerintah Minta KKKS Garap Lapangan Migas yang Nganggur
Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Perusahaan, BUMN Ini Gandeng BNN
Ada Proses Merger, Assesment Center Dukung Transformasi Digital di AP Indonesia
Wacana Penerapan Pajak Bea Masuk 200 Persen Produk China, Pengusaha Ingatkan Hal Ini ke Pemerintah