androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Vincentius Jyestha

News, JAKARTA - Banggar DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Kemenkeu, Bappenas, Kemenkumham dan Bank Indonesia menggelar rapat guna mendengarkan pandangan sembilan fraksi tentang RAPBN 2021, Jumat (25/9/2020).

Dalam rapat tersebut DPR dan Pemerintah menyepakati RAPBN 2021 akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai UU APBN 2021.

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara benar-benar memberi hasil optimal dalam menyelesaikan problem kesehatan.

"Demikian pula anggaran kesehatan pada PEN senilai Rp84,02 triliun harus mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid-19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)."

"Pastikan terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," ujar Netty, kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Menurut Netty selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan.

Fraksi PKS berpendapat, kata Netty, pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.

"Fraksi PKS prihatin dengan kondisi penanganan pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19, bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4000-an setiap hari."

"Karena itu, pemerintah harus fokus, serius, dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang berbasis pada kesehatan."

"Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," bebernya.

Anggota Komisi IX DPR RI tersebut mengatakan rakyat adalah aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di masa pandemi.

Selain itu, pemerintah diharapkan sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021.

Target tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen, gini rasio 0,377-0,379, Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95; Nilai Tukar Petani (NTP) 102; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.

"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya," jelasnya.

Fraksi PKS juga berpendapat perlunya strategi khusus agar kesejahteraan buruh, petani dan nelayan membaik secara signifikan.

Baca: UU Perlindungan Pekerja Migran Dimasukkan ke RUU Cipta Kerja, PKS: Selesaikan Dulu PR Kemarin

Upaya mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan harus lebih keras dilakukan, karena menurut Netty permasalahan ketersediaan dan kecukupan pangan serta kenaikan harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Dalam pandangan Netty, pemerintah perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya untuk menolong petani sebagai tenaga kerja sektor informal yang berjumlah sekitar 33,4 juta.

Baca: Legislator PKS Nilai PKPU Berpeluang Besar Digugat, Ternyata Ini Penyebabnya

Dia turut meminta pemerintah meningkatkan pengawasan internal atas implementasi APBN 2021 agar uang yang dikumpulkan melalui pajak dan penghasilan negara lainnya benar-benar memberikan sebesar-besar manfaat untuk rakyat.

"Hadirkan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan untuk kedaulatan pangan. Terlebih di masa pandemi ini, terbukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Karena itu pemerintah harus mendukung sektor pertanian secara maksimal," tandasnya.