Terkini Lainnya
TAG
Belanja berkualitas adalah salah satu strategi pemerintah untuk menjaga neraca APBN tetap terjaga & sehat sehingga dapat menjamin kesejahteraan rakyat
strategi dalam menyiasati keterbatasan Anggaran Kesehatan terdapat tiga poin. Yang pertama membuka sumber lain yang didapat dari swasta atau filantrop
Anggaran kesehatan pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 186,4 triliun. Jumlah ini meningkat 8,1 persen atau Rp 13,9 triliun dibandingkan tahun 2023.
Anggaran kesehatan pada tahun 2024 juga dialokasikan untuk transformasi sistem kesehatan, tingkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan.
Jokowi pun berharap target menurunkan stunting pada tahun depan juga bisa tercapai melalui anggaran kesehatan tersebut.
Anggota DPR RI FKB, Arzeti Bilbina menyatakan bahwa isu kesehatan di Indonesia sudah di tahap emergency
Anggota Komisi IX DPR RI mendorong agar anggaran kesehatan untuk pelayanan ke masyarakat semakin ditingkatkan.
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyatakan dukungan terhadap kenaikan besaran anggaran kesehatan oleh pemerintah minimal 10 persen dari APBN-APBD.
Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran kesehatan dalam RAPBN pada 2023 sebesar Rp 169,8 triliun di RAPBN 2023.
Hal ini tercermin dari alokasi dana untuk kesehatan merupakan yang paling besar dari yang lainnya yaitu Rp 255,3 triliun.
Jokowi mengatakan, anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan stunting
alokasi anggaran kesehatan yang kemarin sudah naik dari Rp 172 triliun ke Rp 193,93 triliun, sekarang akan ditambah lagi menjadi Rp 214,95 triliun.
Penambahan anggaran itu antara lain untuk pembiayaan program pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan sebanyak 230 ribuan pasien Covid-19
Pemerintah menaikkan lagi anggaran kesehatan dalam penanganan Pandemi Covid-19 menyusul terjadinya lonjakan kasus yang membuat pemerintah menerapkan
Kemenkeu mempercepat pencairan anggaran kesehatan, program keluarga harapan (PKH), dan kartu sembako untuk menghadapi dampak PPKM darurat
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan anggaran kesehatan pesan
Penyebab mandeknya penyerapan anggaran kesehatan tersebut diduga terhambat di pemerintah daerah.
"Ada isu anggaran kesehatan ini sebagian ada di Pemda. Di sana masalah regulasi, persetujuan APBD masih mengaalami hambatan."
BPKP menyatakan, tingkat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru sekira 38 persen dari total Rp 695 triliun.
Dalam rapat, DPR dan Pemerintah menyepakati RAPBN 2021 akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai UU APBN 2021.