androidvodic.com

Mendag Muhammad Lutfi Siap Mundur Jika Keputusan Impor Beras Dinilai Keliru - News

Laporan Wartawan News, Reynas Abdila

News, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengaku akan berhenti dari jabatannya apabila keputusan impor beras satu juta ton keliru.

Menurut Mendag, keputusan  mengimpor beras sudah dihitung secara sangat matang terkait ketersediaan beras atau iron stock di gudang Bulog.

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer, saya hadapi. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah,” katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021).

Mendag menekankan bahwa tugasnya adalah memikirkan apa yang tidak dipikirkan anggota DPR.

“Contohnya sekarang harga cabai naik apakah petani mendapatkan support? Tidak. Salah siapa? Salah saya juga. Bagaimana, orang Indonesi mau makan cabainya, cabai segar,” imbuhnya.

Baca juga: Tunggu Panen Raya Padi, Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras

Mendag memastikan saat ini iron stock Bulog sudah sangat rendah, bahkan terendah sepanjang sejarah di bawah level 500 ribu ton.

Baca juga: Panen Raya di Sumba Barat Daya, Ketua DPD RI Sebut Impor Beras Bukan Solusi

Sedangkan penyerapan Bulog terhadap produksi petani sangat rendah yakni hanya 85 ribu ton dari target yang seharusnya 500 ribu ton di musim panen raya.

“Bukan salahnya Bulog, karena gabah hasil panen petani itu basah dan Bulog memiliki ketentuan untuk menyerapkan gabah yang kering sesuai ketentuan untuk disimpan di gudang,” tutur Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.

Mendag jugamenegaskan, wacana impor beras ini tidak akan dilakukan saat panen raya, dan angkanya pun tidak harus 1 juta ton.

"Sekali lagi saya utarakan tidak ada beras impor ketika panen raya, pasti. Saya ingin supaya tenangkan semua," tuturnya.

Potensi Maladministrasi

Terkait impor beras ini, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengindikasikan ada potensi maladministrasi dalam wacana impor beras.

Pihaknya melihat polemik yang masuk ke ranah publik ini perlu diinvestigasi secara mendalam.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat