Soal Holding Panas Bumi, Dirut Geo Dipa Energi : Lagi Analisa Bersama Agar Tak Bentur UU - News
Laporan Wartawan News, Seno Tri Sulistiyono
News, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk holding panas bumi.
Di dalam holding tersebut, nantinya akan ada tiga perusahaan yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).
Direktur Utama Geo Dipa Energi, Riki Firmadha Ibrahim mengatakan, proses holding saat ini sedang dianalisa secara bersama, agar setiap keputusan yang diambil tidak bertabrakan dengan undang-undang dan regulasi.
"Ini dilakukan agar merger ini, betul-betul holdingnisasi membangun atau membuat optimal kepada negara," kata Riki dalam webinar, Kamis (6/5/2021).
Menurutnya, selain pembentukam holding, Kementerian BUMN juga mendorong BUMN untuk melakukan penawaran perdana saham atau IPO.
"Kami juga diminta oleh pemerintah memenuhi target pengembangan EBT," paparnya.
Di acara yang sama, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris Yahya menyamapaikan, pemerintah menargetkan energi baru dan terbarukan (EBT) memiliki kontribusi sebesar minimal 23 persen dalam rencana umum energi nasional pada 2025, dan naik menjadi 31 persen pada 2050.
"Saat ini ada upaya untuk mengerucutkan bagaimana upaya untuk menyatukan BUMN tersebut, sehingga bisa menjadi BUMN panas bumi terbesar di dunia," ucap Harris.
Terkini Lainnya
pemerintah menargetkan energi baru dan terbarukan (EBT) memiliki kontribusi sebesar minimal 23 persen dalam rencana umum energi nasional pada 2025
Presiden Jokowi Minta Menparekraf Sandiaga Uno Siapkan Sport Tourism 2025, Ini Daftarnya
BERITA TERKINI
berita POPULER
Menperin Agus Gumiwang Ungkap Pemerintah akan Buat RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Bisnis Tumbuh Progresif, Universal BPR Jajaki IPO di Pasar Modal
Tekan Emisi Karbon, Pemanfaatan Hidrogen untuk Sumber Energi Pembangkit Listrik Dikembangkan
APKLI: Masih Banyak Pedagang Kaki Lima Belum Melek Digitalisasi
Ombudsman Selesaikan 4.073 Laporan Maladministrasi dari Masyarakat hingga Juni 2024