androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Seno Tri Sulistiyono

News, JAKARTA - PT PP (Persero) menjadi kontraktor yang memperoleh nilai kontrak terbanyak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, setelah kembali mengantongi tambahan dua proyek baru.

Kedua proyek teranyar tersebut adalah Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden Kawasan Istana Kepresidenan senilai Rp1,56 triliun dan Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan senilai Rp1,34 triliun.

PT PP menjadi leader konsorsium dalam pekerjaan dua proyek ini dengan masing-masing porsi sebesar 55 persen.

Dengan bertambahnya dua proyek ini, PT PP telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp 2,9 triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini.

Presiden Komisaris PT PP (Persero) Tbk Andi Gani Nena Wea mengatakan, seluruh insan PT PP bangga atas kepercayaan negara untuk membangun Istana Kepresidenan di IKN.

Menurut Andi Gani, pengawasan terhadap mutu dan kualitas bangunan akan menjadi perhatian khusus dalam pembangunan proyek di IKN tersebut.

"Masalah keselamatan kerja juga menjadi kewajiban yang harus dijalankan saat proyek pembangunan mulai dilaksanakan. PT PP akan berupaya menyelesaikan target pembangunan tepat waktu," ungkap Andi Gani ditulis Rabu (2/11/2022). 

Baca juga: Bangun Kantor Presiden dan Istana di IKN Nusantara, PT PP Kantongi Kontrak Baru Rp2,9 Triliun

Bahkan, kata Andi Gani, di proyek-proyek besar lainnya PT PP bisa menyelesaikan lebih cepat dari target waktu yang biasanya ditentukan.

Ia menuturkan, saat ini PP masih berpartisipasi dalam beberapa lelang proyek di IKN. "Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan," jelasnya.

Sebelumnya, PP telah mendapatkan empat proyek IKN dengan total nilai Rp1,47 triliun.

Baca juga: Emiten Ini Bidik Proyek Infrastruktur di Wilayah IKN Nusantara

Keempat proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-SP Tempadung senilai Rp687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp423,8 miliar, Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 1 senilai Rp83,2 miliar, dan Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 2 senilai Rp280,2 miliar.