androidvodic.com

Wujudkan Poros Maritim Dunia, 40 Ribu Nelayan Terhubung ke Pasar Global Lewat Bantuan Teknologi - News

Laporan Wartawan News, Fahdi Fahlevi

News, JAKARTA - Pemerintah berupaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui konsep Ekonomi Biru.

Peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

"Kami menangkap positif inisiatif pemerintah ini dan tentunya kami ingin turut ambil bagian dalam hal ini," ujar Co-Founder & Chief Sustainability Aruna, Utari Octavianty, melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/11/2022).

Utari mengungkapkan Aruna berupaya menghubungkan langsung nelayan skala kecil ke pasar global dengan bantuan teknologi.

Baca juga: Wakili Asia Tenggara di Ajang Google I/O, Aruna Manfaatkan Aplikasi untuk Ekosistem Perikanan

Hampir 40.000 nelayan yang bergabung tersebar di 27 provinsi wilayah Indonesia.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) yang tengah gencar membahas tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Program kartu KUSUKA tersebut ditujukan bagi nelayan, petambak, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya akan memberikan banyak kemudahan seperti kemudahan dalam akses pembiayaan kredit usaha rakyat, akses pengajuan bantuan untuk nelayan dan sekaligus menjadi tanda pengenal bagi nelayan itu sendiri.

Aruna, kata Utari, memastikan nelayan terproteksi dengan kepemilikan KUSUKA dan BPJamsostek bagi nelayan yang tergabung bersama Aruna.

"Saya menilai, KUSUKA pastinya akan banyak memberikan manfaat bagi nelayan khususnya untuk nelayan kami. Aruna akan siap membantu dan terlibat dalam mengupayakan nelayan Aruna untuk mendapatkan KUSUKA tersebut," tutur Utari.

"Aruna bisa dibilang jayanya kehidupan nelayan saat ini," ujar nelayan Aruna Bangkalan.

Nelayan Aruna telah mampu meningkatkan pendapatannya hampir 10 kali lipat dari semula.

Selain itu, pertengahan tahun kemarin Juni 2022, Aruna berhasil memfasilitasi 2 orang nelayan Aruna di Desa Mola, Wakatobi-Sulawesi Tenggara mendapatkan sertifikat pemberdayaan tanah di atas laut dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat