androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

News, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM) Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menilai, pemberian konsesi Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE kepada Vietnam merugikan negara dan kepentingan nelayan lokal.

Mereka juga mendesak agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan karena sangat mendesak dan sangat dibutuhkan daerah kepulauan, khususnya Kepulauan Riau.

"Pemberian konsesi ZEE kepada Vietnam ini merugikan RI karena menyangkut kedaulatan, yang mana ketahui kedaulatan negara tidak bisa ditawar-tawar, dan juga konsesi merugikan nelayan lokal dalam mencari penghidupan," ujar Presiden Mahasiswa BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji, Alfi Riyan Syafutra, dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews yang dikutip Selasa, 3 Januari 2013.

Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Tegas Amankan Teritorial ZEE Natuna Utara

Dia juga mengatakan, pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi harapan dan akan menjawab keresahan dan kesulitan, serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Pada Senin, 26 Desember lalu pihaknya sudah menyampaikan aspirasi penolakan pemberian konsesi ZEE kepada Vietnam dan desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) tersebut ke DPR RI.

Dia mengatakan, aksi penolakan konsesi ZEE ini diikuti Kampus-kampus BEM SI Wilayah BSJB dan Kampus-kampus BEM SI Wilayah Sumatera Bagian Utara. Aksi bersifat simbolik seperti memasang banner besar," kata Alfi.

Alfi merangkum ada tujuh desakan kebijakan di bidang kemaritiman di Kepulauan Riau yang mereka minta ke Pemerintah dan DPR. Rinciannya adalah:

1. Menolak kesepakatan Zee Indonesia-Vietnam.

2. Mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan.

3. Mendesak pemerintah pusat memperhatikan nelayan lokal khususnya nelayan Natuna, Kepulauan Riau yang melaut di 12 mil keatas di laut Natuna Utara (Laut China Selatan).

4. Mendesak pemerintah pusat memperkuat telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Riau.

5. Mendesak pemerintah pusat memperhatikan itegrasi akses transportasi laut di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Mendesak pemerintah pusat memperkuat pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

7. Menolak dan mendesak pemerintah pusat untuk tidak memberikan konsesi ZEE Vietnam karena sangat merugikan kedaulatan negara dan tidak pro nelayan lokal.

Alfi berharap DPR serius menyuarakan aspirasi tersebut terutama anggota DPR dari Dapil Kepulauan Riau demi menjaga kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir.

Baca juga: Perundingan Batas ZEE dengan Vietnam Dipertanyakan: Jangan Sampai Rugikan Indonesia

Alfi nilai sejuah ini belum ada anggota DPR RI yang serius merespon persoalan penentuan batas ZEE Indonesia dan Vietnam. Hingga kini pemerintah sendiri masih belum mengumumkan informasi yang detail tentang perundingan penentuan batas ZEE Indonesia dan Vietnam.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam telah menyelenggarakan perundingan teknis tentang Penetapan Batas Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam pada 24-25 November 2022 di Hanoi, Vietnam.

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan ke-16, dalam rentang waktu 12 tahun terakhir (pertemuan pertama tahun 2010).