androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Nitis Hawaroh

News, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) akhirnya tidak merestui pengadaan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, setelah menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 29 Maret 2023 lalu.

Deputi Koordinasi Pertambangan dan Investasi, Septian Hario Seto mengatakan, setidaknya ada empat hal yang disampaikan BPKP terkait hasil dari proses audit mengenai rencana impor tersebut.

Kata Seto, rencana impor KRL bekas ini dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

"Telah menetapkan persyaratan umum pengadaan kereta api kecepatan normal dengan penggerak sendiri, termasuk KRL ini harus memenuhi spesifikasi teknis yang salah satunya adalah mengutamakan produk dalam negeri," tutur dia.

Kemudian, permohonan dispensasi impor KRL bekas juga tidak setujui oleh Kementerian Perdagangan.

Pasalnya, permohonan itu tidak dapat dipertimbangkan lantaran fokus pemerintah adalah pada penegakan produksi dalam negeri dan subsitusi impor melalui P3DN.

Hasil audit ketiga oleh BPKP, menyatakan bahwa bukan baru yang dapat diimpor adalah barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor peningkatan daya saing.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 dan Permendag yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor.

"Tadi itu sudah disebutkan, itu bisa dilakukan kalau belum bisa di produksi didalam negeri," tegasnya.

Terakhir, jumlah armada KRL yang ada saat ini sebanyak 1.114 unit, disebut masih mampu menampung penumpang hingga 273,6 juta orang.

Seto mengaku, hasil audit BPKP terkait ketersediaan KRL dan perkiraan jumlah penumpang itu, dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu.

Pasalnya, data BPKP di tahun 2019 jumlah KRL yang siap guna sebanyak 1.078 unit dan mampu menampung 336,3 juta penumpang.

"Jadi tahun 2023, jumlah armada itu lebih banyak. Tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019 yang jumlah armadanya lebih sedikit," paparnya.

Seto juga tak menampik kepadatan penumpang yang kerap terjadi di jam-jam sibuk. Namun, dia mengaku okupansi penumpang di tahun ini sebesar 62,75 persen.

"Overload ini memang terjadi, pada jam peak hour. Namun secara keseluruhan, untuk okupansi tahun 2023 itu adalah 62,75 persen," lanjutnya.