androidvodic.com

Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz

News, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebutkan, pemerintah menargetkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) 100 ribu perhari izin harus keluar.

Data pada sistem OSS per 4 April 2023, NIB yang telah terbit mencapai  3,731 juta atau 5,8 persen dari total pelaku UMKM di Tanah Air.

Teten mengatakan pada tahun ini, NIB ditargetkan bisa terbit minimal sebanyak 10 juta.

"Perlu dilakukan percepatan transformasi formal usaha mikro untuk memperbaiki struktur ekonomi saat ini. Kami menargetkan minimal 10 juta NIB dapat terbit di tahun ini," kata Teten dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/4/2023).

Pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan SNI Bina UMK, bagi Usaha Mikro, Teten mengatakan dirinya melihat banyak potensi capaian target bersama yang dapat diwujudkan setelah penerbitan NIB.

Di antaranya, potensi target 7,1 juta debitur KUR yang bisa dorong dengan NIB karena memungkinkan UMKM semakin mudah mengakses KUR.

Ada juga potensi pemberdayaan 12,7 juta nasabah PNM Mekaar Indonesia, yang memiliki Unit Mekaar dan jumlah nasabah serta pendamping nasabah yang cukup banyak, bisa digerakkan melalui penerbitan NIB.

Baca juga: Pemerintah Ajak UMKM Daftarkan Nomor Induk Berusaha, Ini Keuntungannya

KemenkopUKM juga telah melakukan pendataan melalui SIDT (System Informasi Data Tunggal) KUMKM, dimana kurang lebih hampir 8,7 juta pelaku usaha yang belum memiliki NIB dan ini menjadi target pendamping internal. Yakni, pendamping Garda Transfumi, PK2UMK, dan PLUT KUMKM.

Selain itu, adanya potensi 4,3 juta merchant marketplace, serta peran aktif dari 249 unit Rumah BUMN dalam melakukan pendampingan penerbitan NIB.

Baca juga: Percepatan Penerbitan NIB Mudahkan UMKM Mengakses Permodalan

"Untuk mencapai potensi 10 juta target tersebut, diperlukan kesiapan sistem oss.go.id dalam mengakomodir jumlah UMK pendaftar. Selain itu, perlu secara masif Gerakan Transformasi Formal Usaha Mikro melalui sinergi dan kolaborasi multipihak untuk fasilitasi pendampingan," kata Teten.

Lalu, Teten menyebutkan, ke depan secara bertahap juga perlu strategi kampanye benefit setelah UMKM memiliki NIB.

"Yaitu, mudah dalam mengakses pembiayaan bank dan non bank hingga prioritas dalam program pendampingan oleh pemerintah. Capaian target ini tentu perlu dukungan dari semua pihak," ujar Teten.