androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Seno Tri Sulistiyono

News, JAKARTA - Pemerintah diminta segera merealisasikan wacana kebijakan hapus buku atau write off dan hapus tagih kredit macet ke usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Rencananya bagus tinggal eksekusinya yang perlu disegerakan, Pemerintah kok lamban sekali padahal ini untuk urusan rakyat," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, hal tersebut perlu direalisasikan karena sangat penting mengingat perekonomian bangsa dan negara sebagian besarnya ditopang kekuatan UMKM.

"Dengan adanya kebijakan ini nantinya, UMKM kita akan bangkit dan ekonomi kita pun akan makin bergeliat," ucap Darmadi.

Darmadi menilai, kebijakan hapus buku nantinya juga mesti dibuat dengan kriteria yang ketat.

"Jangan sampai UMKM yang notabenenya dimiliki pengusaha besar menikmati kebijakan ini nantinya. Pemerintah perlu mengatur batasan dari sisi nominal soal UMKM mana saja yang berhak mendapatkan keringanan ini. Ini penting agar tidak terjadi manipulasi di lapangan nantinya," tuturnya.

Pihaknya mendorong agar pemerintah segera membuat aturan turunan terkait rencana tersebut.

"Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK kan sudah ada jadi tinggal aturan turunannya saja yang perlu segera dibuat agar ada kepastian hukum nantinya," ucap politikus PDIP itu.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah kesulitan warganya dalam hal ini UMKM.

Baca juga: BCA Gandeng Fintech Untuk Tingkatkan Kredit UMKM

"Tidak hanya soal pajak yang pemerintah pikirkan tapi saatnya pemerintah juga mesti memberikan perhatian lebih berupa relaksasi kebijakan bagi UMKM yang kesulitan. Ini akan jadi legacy yang cukup baik bagi pemerintah jika wacana ini segera diimplementasikan," tegasnya.

Selain itu, kata dia, kebijakan hapus buku dan tagih kredit macet UMKM sebenarnya sejalan dengan keinginan pemerintah dan pelaku industri keuangan itu sendiri yang ingin memperkuat sektor UMKM.

Baca juga: OJK Sebut Rasio Pembiayaan UMKM 30 Persen Disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank

"Yang kita tahu kan pemerintah berkeinginan agar penyaluran kredit UMKM ditargetkan menyentuh angka 30 persen dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Saat ini, rata-rata kredit UMKM realisasinya masih berada di kisaran 18 sampai 20 persen."

"Saya optimis target pemerintah tersebut bisa tercapai jika kebijakan hapus buku dan tagih kredit macet UMKM segera dibuat. Porsi penyaluran kredit ke UMKM pun saya kira akan terus meningkat nantinya," ujar dia.

Baca juga: Kredit UMKM BRI Tembus Rp989,6 Triliun

Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut nantinya perekonomian bangsa dan negara akan semakin kuat.

"Kebijakan itu juga bisa dianggap sebagai representasi pemerintah dalam melindungi usaha wong cilik. Proklamator kita yaitu Bung Karno sudah mewanti-wanti agar negara hadir melindungi segenap bangsanya sebagaimana beliau tuangkan dalam sebuah gagasan yakni Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) melalui konsep Berdikari inilah ekonomi rakyat akan tumbuh, mandiri dan kuat," tuturnya.