Terkini Lainnya
TAG
Penerapan prinsip GRC sangat krusial bagi pengelolaan BUMN di bawah Kementerian BUMN maupun kementerian lain.
Pengamat Ekonomi UI Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada di Kementerian Teknis menunjukkan hal yang anomali.
Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengungkapkan adanya 6 perusahaan yang sedang didalami tim terpadu karena adanya indikasi kecurangan pada kredit macet.
Hasil temuan fraud ini kemudian diteruskan ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung yang dipimpin Febrie Adriansyah
Temuan dugaan fraud tersebut berasal dari hasil pemeriksaan tim terpadu yang terdiri dari LPEI, BPKP, Jamdatun dan Inspektorat Jenderal Kementerian Ke
Karenanya, Ganjar-Mahfud berkomitmen menelusuri dugaan permasalahan mengenai subsidi pupuk yang meningkat, namun lahan pertanian berkurang.
Sampai November 2023 ada 19 penyelenggara fintech P2P atau pinjol yang memiliki kredit macet di atas ambang batas 5 persen.
BTN menggandeng PT Perusahaan Pengelola Aset dalam melakukan penyelesaian aset berkualitas rendah atau kredit macet
Ganjar Pranowo berjanji akan menghapuskan kredit macet nelayan seluruh Indonesia bila terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.
Setelah janji menghapusan kredit macet nelayan, kali ini giliran kredit macet petani yang akan dihapuskan Ganjar.
Berbagai program terkait kemajuan perkonomian Indonesia diusung capres dan cawapres Pilpres 2024, Ganjar hapus kredit macet petani
Ganjar Pranowo memastikan akan menghapus kredit macet petani yang kini mencapai Rp 600 miliar.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo siap memutihkan kredit macet seluruh nelayan di Indonesia, bagaimana caranya?
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkap kredit macet pelaku UMKM hingga capai Rp 22,9 triliun.
Hal ini mengingat cukup banyak pihak yang memiliki utang (debitur) kepada pihak pinjol, yang enggan membayar.
BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan Pemerintah mengenai rencana penerbitan kebijakan Hapus Tagih kredit UMKM
Teten Masduki mengatakan pemerintah tengah mengkaji penghapusan kredit macet bagi pelaku usaha UMKM
Aturan turunan penghapusan kredit macet nantinya bisa memberikan kepastian hukum baik untuk bank-bank BUMN ataupun nasabah.
Sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia, banyak pedagang yang mengalami kredit macet karena sepinya pembeli.
Pemerintah diminta segera merealisasikan wacana kebijakan hapus buku atau write off dan hapus tagih kredit macet ke UMKM.