androidvodic.com

Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz

News, JAKARTA - Pengamat teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mewanti-wanti agar pemerintah dapat menjaga keamanan siber dalam negeri, terutama untuk situs-situs atau aplikasi data-data pemerintah yang sifatnya sangat kritis.

Adapun menurut hasil monitoring pusat operasi keamanan siber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada hampir 1 miliar atau 976 juta lebih anomali ancaman yang ada di ruang siber selama 2022.

BSSN mencatat, serangan didominasi malware activity sebanyak 56,84 persen, information leak sebanyak 14,75 persen, trojan activity 10,90 persen, dan yang lainnya 17,51 persen.

Baca juga: Dampak Perang Siber Semakin Mengkhawatirkan, Ini Kata Pengamat

Menurut Heru, apabila keamanan siber dapat dijaga, bisa mengurangi potensi kejahatan siber di Indonesia pada layanan-layanan yang sifatnya kritis, strategis, dan ekonomis.

"Misalnya e-commerce. Kemudian juga yang mengandung data-data masyarakat yang dalam jumlah banyak, lalu juga fintech," kata Heru dikutip dari tayangan YouTube Tribunnews berjudul Pasukan Cyber Dibutuhkan Untuk Menjaga NKRI, Jumat (18/8/2023).

"Kemudian juga tentunya bagaimana kita memperbaiki sistem keamanan dalam negeri. Kita juga harus memiliki teknologi dan sistem bagaimana menghalau serangan dari luar negeri," lanjutnya.

Heru mengatakan, saat ini Indonesia memiliki pasar yang besar di dunia digital. Hal itu menyebabkan serangan siber dari negara manapun bisa berdatangan.

"Kita sedang bertransformasi ke arah digital di semua layanan, sehingga bagaimana kita menghalau serangan dari luar mungkin juga harus diperbaiki," ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Sebut Angkatan Siber Perlu Dipertimbangkan untuk Pertahanan Negara

Ia pun menyarankan agar data yang disediakan tak hanya berupa jumlah serangan siber yang masuk, tetapi juga data mengenai jumlah serangan yang dapat dihalau dan berapa serangan yang kemudian tetap masuk.

Selain itu, data terkait jumlah data-data pengguna Indonesia yang dicuri, serta sistem database atau aplikasi yang dirusak.

Dalam menghalau serangan siber tersebut, Heru menyebut perlu memiliki lembaga yang kuat.

"Mungkin sekarang BSSN harus lebih optimal sambil juga mungkin kita mempertimbangkan apakah diperlukan angkatan keempat dalam tentara kita gitu ya. Cyber army kita," kata Heru.

"Kita jangan sampai kemudian jadi sasaran (serangan siber) karena peringkat kita ini secara kuantitas dan kualitas serangan siber dari dalam dan luar negeri memang agak meningkat," sambungnya.