RI Targetkan Punya Harga Acuan CPO Awal 2024, Bappebti Ungkap Bisa Digunakan Kemendag dan Kementan - News
Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz
News, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap, harga acuan atau price reference yang kelak akan terbentuk dari bursa CPO, dapat digunakan kementerian lain dalam mengambil kebijakan.
Adapun Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menargetkan price reference bisa terbentuk pada awal 2024, di mana saat itu harga CPO sudah bisa dinyatakan kredibel.
Ia mengatakan, price reference ini akan ditawarkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar bisa digunakan sebagai harga patokan ekspor (HPE).
Baca juga: Bappebti Tengah Godok Insentif untuk Gaet Lebih Banyak Perusahaan Gabung Bursa CPO
"Ketika ini sudah menjadi price reference, tugas Bappebti adalah tanda kutip menjual price reference ini kepada berbagai instansi terkait, misalnya akan menjual ini ke Dirjen Daglu untuk dijadikan HPE," kata Didid ketika ditemui di kantor ICDX, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).
"Yang menentukan harga ekspor itu Kemendag, dalam hal ini Dirjen Daglu. Bukan Bappebti. Bappebti hanya menghasilkan price yang tadi, price kredibel," lanjutnya.
Kemudian, Bappebti juga akan menawarkan price reference ke Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai upaya menentukan formulasi harga Tandan Buah Segar (TBS)
"Kami yakinkan bahwa ini sudah harga yang kredibel sehingga bisa ditarik ke TBS," ujar Didid.
Hari ini, bursa CPO telah resmi mencatatkan transaksi perdananya. Pada perdagangan perdana di sesi pertama ini, hanya ada satu transaksi yang terjadi. Ada 4 lot yang diperdagangkan. Adapun satu lot di bursa CPO sama dengan 25 metrik ton minyak kelapa sawit.
Pada sesi pertama hari ini, perdagangan dibuka di harga CPO Rp12.485 per kg, dan ditutup di harga Rp11.305 per kg.
Terkini Lainnya
Bappebti juga akan menawarkan price reference ke Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai upaya menentukan formulasi harga Tandan Buah Segar (TBS).
Di Hadapan DPR, Pertamina Minta Dukungan PMN untuk Pengembangan Jargas
BERITA REKOMENDASI
SYL Hadapi Tuntutan Jaksa Siang Nanti, Ini Harapan KPK
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gantikan Elin Waty, Teck Seng Ho Ditunjuk Jadi Presiden Direktur Sun Life Indonesia
270 Saham Huni Zona Merah, IHSG Berakhir Turun ke Level 7.125
Bos BUMN Ini Heran Perusahaannya Kena Isu Pembubaran: Kami Belum Pernah Diajak Berbicara
Rencana Penerbitan Aturan Bea Masuk Anti Dumping dan BMTP Diharapkan Menyasar Industri Petrokimia
Kementerian ESDM Targetkan 15 Proyek CCS/CCUS Bakal Onstream pada 2030