androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Ismoyo

News, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan adanya permasalahan utama yang menjadi kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada para petani yang masih belum merata.

Menurut pria yang akrab disapa Tiko, data penerima pupuk subsidi harus diperbaharui.

"Pasokan sebenarnya ada, memang sekarang ini isunya (permasalahan) di data," ucap Tiko di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Dalam Musyawarah Reboan, Petani di Grobogan dan Tasikmalaya Berharap Dapat Tambahan Pupuk Bersubsidi

Diketahui, saat ini stok pupuk bersubsidi yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia tersedia hingga akhir 2023. Pasokan pupuk subsidi kini tercatat sebanyak 1,4 juta ton per Oktober 2023.

Untuk itu, lanjut Tiko, Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Pertanian akan bersinergi untuk memperbarui data petani penerima pupuk subsidi.

"Jadi kita sedang kerjasama dengan Kementan untuk bisa memastikan data petani yang berhak mendapatkan pupuk kita update lagi dan kita pastikan penyalurannya lebih lancar," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan masih adanya petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi.

Ia mengatakan, para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi ini karena belum memiliki Kartu Tani.

"Di sini persoalannya kemarin adalah kami dari lapangan, pupuk ada 1 juta, tapi di sisi lain petaninya berteriak. Artinya ada yang miss, ada yang tidak sinkron," kata Amran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Sekretariat Kolaborasi Indonesia Sebut Alokasi Pupuk Bersubsidi Belum Optimal Bantu Petani

"Saya dari Sulawesi Tengah, turun ke Sulawesi Selatan, cek apa masalahnya? Ternyata kartu tani ini tidak semua orang bisa menggunakan," lanjutnya.

Alasan mereka belum memiliki Kartu Tani karena sejumlah hal. Ada yang karena domisilinya jauh di pegunungan dan tak memiliki pendidikan yang memadai.

"Jadi gini, di lapangan ini yang enggak punya Kartu Tani, kemudian daerah pegunungan jauh dari kota, ini yang sulit dapatkan pupuk dan tidak punya kartu," kata Amran.

"Bahkan pendidikan rendah, maaf, sehingga tidak mampu akses proses dan seterusnya, sehingga dia tidak dapat pupuk," sambungnya.