androidvodic.com

Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz

News, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap alasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum kunjung membayar utang rafaksi minyak goreng (migor) ke pelaku usaha.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan Kemendag belum memberi hasil verifikasi dari jumlah utang yang harus dibayarkan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Adapun verifikasi ini telah dilakukan oleh PT Sucofindo.

Baca juga: Soal Rafaksi Minyak Goreng Tak Kunjung Usai, Aprindo: Kami Dipermainkan

Ia menyebut Kemendag melaksanakan proses pembayaran mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan pembayaran, Kemendag juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk minta pendapat dan pendampingan hukum.

"Kita minta dirapatkan di Kemenko Perekonomian karena BPDPKS itu komite pengarahnya Pak Menko Perekonomian," kata Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut," lanjutnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu bilang, Kemendag telah mengirim surat ke BPKP untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran selisih harga minyak goreng melalui dana BPDPKS.

Saat ini, Kemendag akan mengangkat pembahasan terkait rafaksi ini dalam rakortas tingkat menteri di Kemenko Perekonomian.

Pembahasan ini untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak yang terkait, sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran rafaksi.

"Jadi mau di Kemenkopolhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh," ujar Zulhas.

Baca juga: Kemendag Siap Hadapi Gugatan Pengusaha Ritel ke PTUN Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng

Peritel Bakal Bawa soal Utang Rafaksi Migor ke Ranah Hukum

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, per 15 November hari ini, pihaknya belum kunjung mendapat kepastian kapan utang rafaksi minyak goreng akan dibayarkan pemerintah.