androidvodic.com

Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz

News, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian merupakan suatu yang krusial.

"Bagi kami ini sangat krusial revisi UU Koperasi. Kalau tidak segera dibenahi, ini bom waktu. Banyak koperasi simpan pinjam yang bermasalah," katanya di gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

Dia bilang, selama ini ada koperasi yang sudah tumbuh besar, pengawasannya masih bersifat internal.

Baca juga: Puluhan Korban Kasus Penggelapan Minta MA Tetap Vonis Bos KSP Sejahtera 20 Tahun Penjara

Ia mengatakan, KemenKopUKM tidak punya kewenangan untuk mengawasi.

Dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini, pihaknya mengusulkan adanya pengawasan eksternal seperti Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) Koperasi.

Adapun saat ini, kata Teten, RUU Perkoperasian sudah disepakati oleh DPR RI Komisi VI. Kini, tinggal menunggu dari pihak legislator saja.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu pun mengatakan RUU Perkoperasian sangat mendesak, sehingga ia terus mendorong pimpinan DPR untuk segera diprioritaskan.

"Sudah lama ini koperasi ini lembaga dan ekosistemnya tidak dibenahi. Padahal klaimnya ini koperasi sebagai sumbu perekonomian nasional," ujar Teten.

Baca juga: KSP Nasari Konsisten Jaga Standar Kinerja Serta Tata Kelola dan Marwah Koperasi

Pada kesempatan sebelumnya, Teten pernah mengatakan terdapat 8 koperasi simpan pinjam (KSP) yang mengalami gagal bayar saat Pandemi Covid-19.

Mereka mengajukan penundaan pembayaran kewajiban utama pada 2024-2025.

“Mereka sudah menempuh penundaan pembayaran kewajiban utama antara 2024 sampe 2025,” kata Teten di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (8/2/2023).

Menurut Teten realisasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih rendah.

KSP SB misalnya baru 3 persen dan Indosurya 15,58 persen. Karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah penegakan hukum maka, ia berkoordinasi dengan Menkopolhukam Mahfud MD.