Utang Negara Rp 8,041 T, Prof Bambang: Siapapun Presidennya Dia Pasti akan Berutang, Kecuali . . . - News
JELANG pesta demokrasi pemilu 2024, Kementerian Keuangan mengumumkan utang Indonesia hingga akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun.
Sementara rasio utang pemerintah terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau PDB adalah 38,11 persen.
Di sisi lain, Bank Dunia melaporkan negara berkembang rentan terkena krisis karena besarnya utang termasuk Indonesia.
Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang mengeluarkan dana setara Rp 6.800 triliun untuk melunasi utang dan jaminan publik mereka pada 2022.
Baca juga: Anies Baswedan Soal Posisi Utang Indonesia Rp 8.041,01 Triliun hingga Akhir November 2023
Fakta ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi calon pemimpin negara terpilih nantinya di pemilu 2024 mendatang.
Apa aksi yang bisa dilakukan pemimpin baru nanti?
Berikut ulasan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Prof Bambang Soemantri Brodjonegoro.
Kamis (21/12/2023) lalu, Prof Bambang bertandang ke Studio Tribun Network di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pemimpin redaksi Warta Kota (Tribun Network) Domu D Ambarita mewawancarai Bambang secara eksklusif.
Berikut hasil wawancaranya:
Bagaimana pandangan Prof Bambang terkait utang Indonesia yang sudah mencapai Rp 8.041 triliun?
Ya mungkin dalam konteks laporan wujudnya begitu karena kebetulan saya baca, kemudian satu media mengangkat seolah-olah Bank Dunia memberi warning (peringatan) kepada Indonesia.
Padahal ini dua perintah yang sebenarnya terpisah. Bank Dunia ini memberikan concern (perhatian) kepada negara berkembang.
Kenapa memberi itu? Karena tahu bahwa selama 2021 pandemi Covid-19 terjadi, negara-negara ini termasuk Indonesia terpaksa berutang dalam jumlah besar.
Baca juga: Pesan AHY, Presiden PKS & JK untuk Anies Baswedan: Singgung Soal Utang Negara & Pengumuman Cawapres
Terkini Lainnya
Pemilu 2024
Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang mengeluarkan dana setara Rp 6.800 triliun untuk melunasi utang dan jaminan publik mereka pada 2022.
BERITA REKOMENDASI
KASN Terima Laporan 464 ASN Tak Netral di Pemilu 2024
BERITA TERKINI
berita POPULER
Pasca-Merger, Pelindo Masih Menanggung Utang Rp 49,87 Triliun
Bappenas: Kerugian Akibat Food Loose dan Food Waste Rp 551 Triliun Per Tahun
Produk China Masuk Indonesia Bakal Kena Bea Masuk 200 Persen, Ini Sikap Pengusaha
Jeda Siang, IHSG Menguat ke Posisi 7.144 Dikerek Sektor Saham Industri dan Transportasi
Pendapat Apindo Tentang Rasionalisasi Karyawan Pasca Merger Tokopedia-Tiktok