Bos Bulog Klaim Bantuan Pangan Beras untuk 22 Juta Keluarga Miskin Tak Berkaitan dengan Pemilu - News
Laporan Wartawan News, Nitis Hawaroh
News, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengklaim penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dipolitisasi meski penyalurannya mepet dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 Februari nanti.
Menurut Bayu, Perum Bulog mengatakan, kemasan bantuan pangan beras tidak mencantumkan atribut maupun logo partai politik maupun pasangan capres-cawapres.
"Kita sudah mengatakan bawah di semua tempat kita melakukan pembagian atau pengantaran. Kita semua confirm bahwa di dalam proses tersebut tidak boleh ada atribut apapun," kata Bayu dalam Konferensi Pers di Kantornya, Kamis (11/1/2024).
"Kecuali yang memang natural ada di situ. Kalau kantor pos ya atribut kantor pos. Kalau kelurahan ya atribut kelurahan," imbuh Bayu menegaskan.
Baca juga: Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan Beras di Cilegon
Bayu mengatakan, Bulog sebagai pelaksana bantuan pangan beras mengupayakan agar progam tersebut bisa berjalan dengan baik karena manfaatnya harus bisa dirasakan masyarakat.
Dia mengatakan urusan politik bukan ranah Bulog.
Baca juga: Bantuan Pangan Beras Jelang Pemilu, Dirut Bulog: Efektif Turunkan Inflasi
"Kami (Bulog) dan tiga transporter Bulog ini sangat komit untuk itu ketat melakukan seperti itu supaya betul-betul ini program negara punyanya rakyat," jelas dia.
"Bagi kami, politisasi nya urusan politisi lah. Kita melaksanakan tugasnya," imbuhnya.
Terkini Lainnya
Bulog mengklaim bantuan pangan beras ke 22 juta Keluarga Penerima Manfaat tidak dipolitisasi meski penyalurannya mepet dengan penyelenggaraan Pemilu.
Industri Pertanian Manfaatkan Platform Digital untuk Perluas Akses ke Pupuk Organik ke Petani
BERITA REKOMENDASI
Bansos Beras 10 Kg Bulan Juni 2024 Sudah Cair, Ini Cara Mendapatkannya
BERITA TERKINI
berita POPULER
Pengusaha Mal Nilai Peraturan Pembatasan Impor RI Tak Mampu Tangani Masalah Sesungguhnya
Tingkatkan Produksi Migas Nasional, Kepala SKK Migas Inspeksi Langsung Proyek FPSO Marlin Natuna
Tren Pembobolan Data, Ini Jurus BNI Pastikan Keamanan Para Nasabah
Soal Rencana Bea Masuk 200 Persen, Mendag Sebut Masih Dihitung, Bisa 50 Persen
Mendag Sebut 7 Industri yang Jadi Perhatian Khusus