androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Danang Triatmojo

News, JAKARTA - Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Thomas Lembong atau Tom Lembong mengatakan UU Cipta Kerja tidak memberi dampak apa - apa bagi perekonomian Indonesia.

Tom menegaskan, Omnibus Law UU Cipta Kerja setelah efektif diberlakukan selama 2-3 tahun, tidak menimbulkan dampak sedikit pun untuk mengatrol perekonomian Indonesia.

Pendapat tersebut dia sampaikan di acara diskusi 'Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga' di DPTP PKS Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (1/2/2024).

"Sekali lagi, dari penelitian saya pribadi, melihat legislasi yang bener-bener reformis, yang bener-bener tepat sasaran dan efektif itu sekurang-kurangnya kelihatan ada dampaknya dikit saja, meskipun sedikit harus kelihatan dampaknya dalam 2-3 tahun pertama. Tapi ini, kalau kita lihat data dan fakta, boleh dibilang praktis, enggak ada dampaknya," kata Tom Lembong.

Jika ada pihak yang beralasan dampak positif UU Cipta Kerja tidak terlihat karena terkendala pandemi Covid-19, Tom menyebut hal itu bukan alasan valid untuk membela penerapan Omnibus Law dan diklaim sudah berhasil.

"Oke, ada orang lagi bilang, 'oh ini kan karena pandemi', ya nanti kita bisa diskusi lagi ya. Hemat saya itu bukan alasan valid untuk membelawa bahwa Omnibus Law ini berhasil," kata Tom.

Contoh lainnya, UU Cipta Kerja juga tidak mengubah pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap di angka 5 persen.

Baca juga: ASPEK Indonesia: Insiden Kebakaran Tungku Smelter PT ITSS Dampak UU Cipta Kerja

Di sisi lain, masih berdasarkan data yang Tom miliki berdasarkan indikator daya beli masyarakat, lapangan kerja, dan penghasilan masyarakat membuktikan, UU Cipta Kerja tidak berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi, apalagi mengatasi tantangan seperti harga pangan tinggi, biaya pendidikan tinggi.

Baca juga: YLBHI: MK Tolak Gugatan UU CIpta Kerja Bagian dari Orkestrasi Politik Rezim Jokowi

Sehingga amat wajar menurutnya jika Omnibus Law Cipta Kerja perlu direvisi, sebagaimana yang digaungkan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

"Jadi saya kira sangat wajar dan logis kalau kita mau dalam bahasanya pak Anies mau mengevaluasi kalau dalam bahasa saya mau merevisi UU Omnibus Law," ungkap Tom.