androidvodic.com

Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz

News, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) masih menjalankan pendataan jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) pada tahun ini. Pendataan ini dilakukan secara lengkap, by name by address, serta menggandeng Badan Pusat Statistik.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah memandang, jika pendataan ini terus dilakukan, manfaatnya akan sangat terasa.

"Kalau pertanyaannya seperti apa tahun depan (pendataan KUMKM) dengan kabinet baru, tentunya yang kita lihat adalah manfaat dari pendataan ini," katanya di kantor KemenKopUKM, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: Presiden KSPSI Berharap Organisasi Buruh Jadi Mandiri dan Tangguh Melalui Koperasi

Menurut dia, dengan semakin lengkapnya data KUMKM yang dimiliki, pemerintah bisa mengetahui secara pasti potensi dari masing-masing KUMKM di masing-masing daerah.

Selain itu, kata Siti, pendataan KUMKM ini juga bisa membuat perumusan program menjadi lebih terarah. Adapun data-data ini tak hanya bisa digunakan oleh KemenKopUKM, tetapi juga bisa digunakan oleh kementerian lain dan pemerintah daerah.

Siti kemudian mencontohkan DKI Jakarta. Ia mengatakan, di Ibu Kota terdapat 716 ribu pengusaha mikro. Ini masih bisa dirincikan lagi ke masing-masing sektor.

"Di situ, teman-teman di DKI nanti bisa membuat program yang lebih terarah. Katakanlah mereka mau buat program untuk sektor makanan minuman misalnya gitu. Mereka tahu di mana ada KUMKM-nya ini, konsentrasinya ada di mana," ujar Siti.

Itu adalah contoh yang Siti berikan untuk pembuatan program. Nantinya, data KUMKM ini disebut bisa juga untuk merumuskan sebuah kebijakan.

"Untuk kebijakan tentunya kita juga bisa lebih lihat ini sebagai satu peta gitu. Oh, daerah-daerah ini, sektor-sektor ini, kemampuannya seperti apa, kebijakan yang cocok itu apa," tuturnya.

Selama 2022-2023, KemenKopUKM mencatat ada sebanyak 13,4 juta KUMKM. Pada 2022, pihaknya melakukan survei langsung kepada pelaku KUMKM di 240 kabupaten/kota.

Tahun 2023 KemenKopUKM bekerjasama dengan BPS melakukan survei dengan metode sama di lokasi berbeda di 215 kabupaten/kota.

Pada 2022, KemenKopUKM berhasil mengumpulkan 9,1 juta data. Tahun lalu berhasil terkumpul 4,3 juta data. Totalnya kurang lebih saat ini ada 13,4 juta data pelaku KUMKM.