androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Tri Sulistiyono

News, JAKARTA - Dua konfederasi buruh terbesar di Tanah Air, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal akan merayakan peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday pada Rabu (1/5/2024).

Sebanyak 48 ribu massa buruh akan turun ke jalan mengikuti aksi damai peringatan Mayday di Jakarta.

"Total ada 48.300 massa buruh akan aksi besar-besaran turun ke jalan. Kita akan jaga betul-betul keamanan dan ketertiban selama peringatan Mayday berlangsung," kata Presiden KSPSI Andi Gani saat konferensi pers Mayday 2024 di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Andi Gani mengatakan, massa peserta aksi buruh merayakan Mayday akan datang dari berbagai daerah mulai dari DKI Jakarta, Bandung Raya, Banten, dan lainnya. Sementara, selain Jakarta, diseluruh provinsi Tanah Air juga digelar peringatan Mayday secara serentak.

Dirinya merinci aksi Mayday akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dipusatkan di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kemudian, pada pukul 13.00 WIB massa aksi akan bergerak ke Stadion Madya Gelora Bung Karno untuk kembali merayakan Mayday.

Andi Gani yang juga Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) ini mengungkapkan, ada berbagai tuntutan yang akan dibawa buruh dalam peringatan Mayday 2024.

Tuntutan pertama, KSPSI meminta Pemerintah mencabut Omnibus Law klaster ketenagakerjaan. Andi Gani menaruh harapan besar kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dapat memperhatikan isu tersebut.

"Saya meyakini Pak Prabowo menaruh kepedulian besar terhadap buruh. Apalagi, di Pilpres 2019 lalu, Presiden KSPI mendukung penuh Pak Prabowo. Jadi, pasti Prabowo-Gibran akan mempelajari bagaimana masalah perburuhan, apa yang diinginkan buruh, dan lainnya," tuturnya.

Baca juga: Ribuan Buruh Akan Gelar Aksi Mayday di Bandung Besok

Tuntutan kedua, KSPSI menolak upah murah. Ketiga, perlindungan terhadap buruh migran harus ditingkatkan.

Keempat, mengusulkan kepada Kapolri agar dibentuk unit khusus yang mengurus pidana ketenagakerjaan.

"Selama ini, biasanya urusan ketenagakerjaan diatur oleh unit sumber daya alam lingkungan. Jadi, rasanya belum terlalu efektif untuk menuntaskan masalah ketenagakerjaan," jelasnya.

Baca juga: Partai Buruh Ancam Bakal Mogok Makan Saat Mayday 2023 Jika DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja

Andi Gani juga menegaskan aksi ini tidak ada kaitannya dengan politik. Dia bilang, Pemilu sudah kelar. MK telah memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.