androidvodic.com

Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz

News, JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) menduga ada ketidakjujuran pada laporan hubungan industrial yang disampaikan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021, 2022, dan 2023 yang mereka nilai tidak jujur dan berpotensi menjadi kebohongan publik.

Sekretaris Jenderal Sekarga Novrey Kurniawan mengatakan, pada laporan tahunan Garuda Indonesia di bagian hubungan industrial, pihaknya mendapati ada yang tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan.

Novrey menyampaikan hal tersebut dalamRapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan manajemen tidak sejalan dengan informasi kepada publik pada laporan tahunan perusahaan 2021, 2022, dan 2023 tentang hubungan industrial," kata Novrey.

Dalam penyampaian Garuda Indonesia di laporan perusahaan tahun 2022, disebutkan bahwa pengelolaan hubungan kerja industrial dilakukan dengan menjalankan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018-2020 beserta perpanjangannya.

Berikut laporan tahunan Garuda Indonesia tahun 2022 yang didapatkan Tribunnews:

Pada 2022, pengelolaan hubungan industrial dilakukan dengan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018-2020 beserta Perpanjangannya agar tetap diimplementasikan dengan baik dengan berkoordinasi bersama dengan Serikat Pekerja termasuk melakukan upaya upaya pencegahan dan sekaligus penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam PKB dan Undang-undang yang berlaku.

Novrey mengatakan, bagian tersebut berpotensi menjadi kebohongan publik.

"Hal ini juga muncul di laporan tahunan perusahaan tahun 2021, 2022, 2023 perihal potensi kebohongan publik atas laporan tahunan dan untuk menjaga kredbilitas Garuda Indonesia," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Sekarga sudah mengirim surat terkait hal tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir pada 3 Mei 2024.

Dalam rapat dengan DPR, Novrey juga mengungkap Garuda Indonesia telah melakukan sejumlah pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Ada empat pelanggaran PKB yang menurut dia sifatnya signifikan.

Novrey mengatakan, empat pelanggaran PKB ini sudah masuk ke tahap mediasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).