Dirut Pupuk Indonesia: Pupuk Terlalu Banyak Aturan dan Yang Mengurusi - News
Laporan Wartawan News, Dennis Destryawan
News, JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, mengatakan terlalu banyak aturan mengenai pupuk. Selain itu, terlalu banyan yang mengurusi persoalan pupuk.
Rahmad menekankan, pentingnya perbaikan dalam tata kelola pemberian pupuk subsidi. Dia melihat, sejauh ini persoalannya adalah terlalu banyak aturan dan yang mengurusi persoalan pupuk. Bahkan, dia menyinggung ada lebih dari tujuh kementerian yang berurusan soal pupuk.
"Pupuk ini over regulated (terlalu banyak aturan, -red), terlalu banyak yang mengurusi," ujar Rahmad saat Bincang Kompas di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Baca juga: Industri Pertanian Manfaatkan Platform Digital untuk Perluas Akses ke Pupuk Organik ke Petani
Misalnya, ketika Presiden Joko Widodo memberikan arahan soal alokasi pupuk subsidi yang ditambah menjadi 9,55 juta ton. Lalu, April diikuti oleh Peraturan Menteri Pertanian. Kemudian, harus dikeluarkan Surat Keputusan di tingkat provinsi. Sehingga, baru selesai pada Juni.
"Itu semua selesai baru Juni, Juni mohon maaf ini yang jadi ribut, baru sadar ternyata Kementan ternyata tidak berkontak dengan PT Pupuk Indonesia sesuai jumlah tersebut," ujar Rahmad.
Hanya saja, untuk anggarannya belum tersedia hingga sekira 150 kabupaten akan habis alokasinya pada bulan Juli. Persoalan itu, ditindaklanjuti dalam rapat pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri oleh Menteri Pertanian.
Rahmad menyampaikan, banyaknya regulasi dalam penyaluran pupuk subsidi juga menimbulkan biaya tambahan. Pemerintah bisa memangkas regulasi untuk menghemat kas negara. Sedangkan, data penyerapan pupuk bersubsidi dari total 14,9 juta petani penerima pupuk bersubsidi yang terdaftar, hampir setengahnya belum menebus pupuk bersubsidi.
Rahmad Pribadi mengatakan, ada lima program yang akan dilaksanakan guna meningkatkan akselerasi penyerapan atau penebusan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024. Pertama, program publikasi yang menjadi sarana informasi bagi para petani.
Baca juga: 7,2 Ton Pupuk Subsidi akan Disalurkan ke Petani, Begini Cara Pengalokasiannya
Publikasi yang dimaksud berupa banner, flyer, dan poster yang akan diimplementasikan di seluruh mitra kios, dibagikan kepada kelompok tani maupun petani. Kedua, program sosialisasi dan audiensi petugas lapangan dengan seluruh perangkat daerah tingkat kecamatan, adapun peserta yang dimaksud adalah penyuluh, mitra kios, kelompok tani, dan petani.
Ketiga, program tebus bersama, kegiatan tebus pupuk bersubsidi secara bersama di masing-masing kios. Kelima, program rembuk tani yang merupakan ajang promosi kepada petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi di 75 titik.
Terkini Lainnya
Rahmad Pribadi, mengatakan terlalu banyak aturan mengenai pupuk. Selain itu, terlalu banyan yang mengurusi persoalan pupuk.
PLN Operasikan Pembangkit Listrik Surya di Purwakarta, Terbesar di Indonesia
BERITA REKOMENDASI
Masih Ada 53 Persen Petani Belum Tebus Pupuk Subsidi, Apa Penyebabnya?
BERITA TERKINI
berita POPULER
Target Penerimaan Cukai Naik, APTI: Produk Rokok Ilegal Akan Merebak
Program Penyelamatan Manfaat Polis Jiwasraya Diikuti 2,4 Juta Orang
Kerjasama Pelaku Industri dengan Pemerintah Penting untuk Penguatan Ekosistem Kripto Indonesia
Pendapatan Driver Ojol Tergerus oleh Tingginya Potongan Komisi Aplikasi: Mau Nabung Susah
Ada Pilkada 2024, Industri Tekstil Dalam Negeri Diramal Menggeliat Lebih Kencang