androidvodic.com

News, TEHERAN - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan akan kembali membuat AS bergabung dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau Kesepakatan Nuklir Iran setelah penarikan diri yang pernah dilakukan pemerintahan Presiden sebelumnya, Donald Trump.

Pejabat dalam pemerintahan baru AS pun dilaporkan telah mengadakan diskusi secara diam-diam dengan delegasi Iran.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (25/1/2021), para diplomat dari Iran telah berbicara dengan para pejabat pemerintahan Biden mengenai kelanjutan pembicaraan tentang program nuklir Iran.

Dalam perbincangan tersebut, Iran dilaporkan telah menetapkan 7 prasyarat.

Seperti yang disampaikan sumber pemerintah Iran yang enggan disebutkan namanya kepada sebuah surat kabar Kuwait pada hari Minggu kemarin.

Baca juga: Iran Akan Mulai Vaksinasi Covid-19, Presiden Rouhani Rahasiakan Vaksin Asing yang Diimpor

Berbicara kepada surat kabar Kuwait al-Jarida, pejabat anonim dari kantor Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa perbincangan sebenarnya dimulai sebelum pelantikan Biden sebagai Presiden AS.

Ini menyiratkan bahwa perbincangan mereka terus berlanjut, meskipun dilakukan secara tidak resmi.

Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Majid Takht Rawanji dipanggil ke Iran untuk mengatur perbincangan dengan pemerintahan baru AS, sebelum ia kembali ke New York.

Rawanji kemudian membawa serangkaian 7 syarat terkait keterlibatan Iran sebelum dimulainya kembali pembicaraan mengenai program nuklir.

Yang pertama adalah Iran tidak akan menerima sebagian pengurangan sanksi.

Laporan itu menegaskan bahwa Iran akan menegaskan kembali tuntutannya agar AS mempertahankan semua aspek kesepakatan.

Termasuk pencabutan total sanksi, sebagai prasyarat penting bagi AS untuk kembali ke perjanjian.

Baca juga: Perang Afghanistan: Pemerintahan Biden akan Tinjau Kesepakatan Trump dengan Taliban

Kedua, setiap ketidaksepakatan atas kesepakatan harus dibahas dalam kerangka komite negosiasi resmi.

Satu di antara ketidaksepakatan yang diantisipasi ini adalah permintaan Iran untuk kompensasi atas kerugian finansial yang ditimbulkan karena keluarnya pemerintahan Trump dari kesepakatan, terutama dampak finansial dari pemberlakuan sanksi.