androidvodic.com

News - Krisis ekonomi dan kekurangan pangan karena penguncian/pembatasan Covid-19 masih melanda Korea Utara.

Menurut berbagai media yang mengutip sumber tak dikenal di Korea Utara, bank sentral telah mencetak kupon uang senilai sekitar US$1 karena kekurangan uang kertas won Korea Utara.

Rimjin-gang, sebuah situs web berbasis di Jepang yang dioperasikan oleh pembelot Korea Utara, melaporkan kupon telah beredar setidaknya sejak Agustus.

Kekurangan uang kertas di Korea Utara terjadi sebagian karena kertas dan tinta untuk mata uang resmi tidak lagi datang dari China.

Sementara menurut NK News yang berbasis di Seoul, kekurangan uang kertas won mungkin juga diperburuk oleh tindakan keras pemerintah terhadap penggunaan mata uang asing.

Baca juga: Terancam Kelaparan, Korea Utara Minta Penduduk Mengurangi Makan Sampai Tahun 2025

Baca juga: Uji Coba Roket Korsel Picu Perlombaan Senjata dengan Korut

Sebelumnya pemerintah Korea Utara telah melarang penggunaan mata uang asing terutama dolar AS dan renminbi China.

Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi penggunaan kupon tersebut.

Lebih lanjut, minggu ini media pemerintah Korea Utara telah mempromosikan konsumsi daging angsa hitam sebagai sumber makanan yang berharga.

"Daging angsa hitam itu enak dan memiliki nilai obat," kata surat kabar partai berkuasa Rodong Sinmun, Senin, sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Media pemerintah yang tidak disebutkan namanya itu menambahkan bahwa pemulihan skala industri yang baru dikembangkan akan membantu meningkatkan kehidupan masyarakat.

Menurut NK News, penelitian tentang pengembangbiakan burung hias untuk makanan dimulai pada awal 2019.

Saat itu, pihak berwenang telah memberi tahu sekolah, pabrik, dan bisnis untuk mulai makan dan memelihara ikan dan hewan lain untuk meningkatkan swasembada.

Solusi tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan pertanian skala besar yang melanda Korea Utara.

"Solusinya dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan pertanian skala besar untuk menyediakan pasokan makanan yang memadai ke seluruh negeri dan pembatasan terkait Covid-19 pemerintah baru-baru ini yang sebagian besar telah memblokir makanan dan impor lainnya sejak awal 2020," tulis Colin Zwirko, koresponden analitik senior NK News.