androidvodic.com

News - Dewan Keamanan PBB menolak usulan Rusia untuk resolusi konflik antara Israel dan Palestina.

Hanya ada lima anggota Dewan Keamanan PBB yang menyetujui proposal itu, yaitu Rusia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Gabon, dan Mozambik.

Lima suara itu tidak cukup untuk meloloskan proposal yang diajukan oleh Rusia.

Agar Dewan Keamanan PBB dapat mengadopsi sebuah resolusi, usulan itu harus mendapat setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada satu pun dari lima anggota tetapnya yang menentang atau memberikan hak veto.

Sementara anggota lainnya, Inggris, Amerika, Perancis dan Jepang menentang usulan tersebut.

Selain itu, Albania, Brazil, Ekuador, Ghana, Malta, Swiss, Ekuador abstain.

Setelah pemungutan suara tersebut, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menggambarkan Dewan Keamanan PBB sebagai budak ambisi negara-negara Barat, dikutip dari France 24.

Baca juga: Putin: Serangan Hamas dan Israel Bahayakan Warga, Rusia Ajukan Resolusi Damai ke PBB

“Inilah satu-satunya alasan mengapa mereka gagal mengirimkan sinyal kolektif yang jelas dan kuat yang bertujuan meredakan situasi,” kata Vasily Nebenzya, Selasa (17/10/2023).

"Delegasi negara-negara Barat pada dasarnya menginjak-injak harapan global agar Dewan Keamanan PBB dapat mengakhiri kekerasan," katanya.

Ia mencatat pemungutan suara itu memperlihatkan negara mana yang mendukung penghentian kekerasan, memberikan bantuan kemanusiaan dan negara mana yang menghalangi semua itu untuk kepentingan egois dan politik.

“Kami sangat prihatin dengan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza dan tingginya risiko penyebaran konflik,” katanya.

AS: Rusia Tidak Mengecam Hamas

Baca juga: Israel Tolak Kunjungan Zelensky, Sebut Sekarang Bukan Waktu yang Tepat

Menurut utusan AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, AS menolak usulan resolusi tersebut karena Rusia tidak menyebut Hamas sebagai pelaku serangan mendadak terhadap Israel.

“Dengan gagal mengecam Hamas, Rusia menutupi kelompok yang melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil tak berdosa. Ini keterlaluan, munafik dan tidak dapat dipertahankan,” katanya, dikutip dari laman PBB, UN.