androidvodic.com

AS Kembali Berlutut, Batalkan Hukum Batalyon Netzah Yehuda IDF Meski Lakukan Pelanggaran Berat HAM

News - Amerika Serikat (AS) dilaporkan membatalkan keputusannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap batalyon Netzah Yehuda yang berisi kelompok Yahudi ekstrem milik Pasukan Israel (IDF).

Pembatalan sanksi itu dilakukan AS meskipun telah menetapkan kalau tentara di brigade tersebut telah melakukan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat yang diduduki, ABC News melaporkan.

Baca juga: Netanyahu Bersumpah Lawan AS yang Hukum Batalyon Netzah Yehuda atas Pelanggaran HAM di Tepi Barat

Ini menandai kedua kalinya pemerintahan Presiden Joe Biden batal memberikan sanksi kepada Israel atas pelanggaran hak asasi manusia berat sejak 7 Oktober.

Batalyon Netzah Yehuda, yang dibentuk untuk kelompok fundamentalis Yahudi di Israel, telah menarik banyak kelompok ekstremis dan kelompok pemukim Zionis ke dalam pasukannya sejak didirikan pada tahun 1999.

"Keputusan untuk tidak memberikan sanksi kepada batalion tersebut dituangkan dalam surat tak bertanggal dari Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada Ketua DPR Mike Johnson," tulis laporan ABC News.

Dalam surat itu, Blinken menyatakan kalau AS bertekad “tidak akan menunda pengiriman bantuan apa pun dari AS dan Israel akan dapat menerima jumlah penuh yang dialokasikan oleh Kongres.”

"Dia juga menyebutkan, pemerintah Israel telah memberikan informasi baru mengenai status unit tersebut dan bahwa AS akan terlibat dalam mengidentifikasi jalan menuju remediasi yang efektif untuk unit tersebut," tulis laporan tersebut.

Kembali Berlutut dan Manut

Keputusan untuk membatalkan  sanksi terhadap batalyon Haredi disebut-sebut dipengaruhi oleh seruan dari para pemimpin Israel dari berbagai spektrum politik.

Situs Amerika Axios, mengutip sumber lokal mengatakan kalau Departemen Luar Negeri AS menangguhkan sanksi terhadap batalion "Netzah Yehuda" tentara pendudukan Israel di Tepi Barat karena tengah meninjau kembali cerita dan pembelaan dari Netzah Yehuda berdasarkan informasi baru yang diberikan oleh Israel.

Axios menunjukkan, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken berada di bawah tekanan dari pemerintah Israel dan anggota Kongres AS untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan sanksi terhadap Brigade "Netzah Yehuda".

Awal pekan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kalau dia akan menentang sanksi apa pun yang dijatuhkan terhadap unit militer Israel mana pun.

“Jika seseorang berpikir mereka dapat menjatuhkan sanksi pada unit IDF mana pun, saya akan melawannya dengan sekuat tenaga,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Awal bulan ini, pemerintahan Biden batal menjatuhkan sanksi terhadap pemukim ekstremis setelah pada Maret mengumumkan kalau mereka akan berusaha menghukum individu yang terkait dengan kekerasan terhadap pemukim.