androidvodic.com

Laporan Wartawan News Namira Yunia Lestanti

News, TEL AVIV – Para parlemen Israel dibawah kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu resmi menetapkan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sebagai organisasi teroris.

Penetapan itu dilakukan Israel lewat rancangan undang-undang (RUU) yang diperkenalkan oleh MK Yulia Malinovsky dan disahkan oleh 42 anggota Parlemen Israel pada minggu lalu, sebagaimana dikutip dari APNews.

Adapun RUU ini disahkan usai Israel menuding ratusan anggota dari organisasi kemanusian UNRWA memiliki hubungan istimewa dengan militan Hamas di Gaza. Alasan ini yang mendorong parlemen Israel untuk mengesahkan RUU tersebut dengan tujuan untuk menghapuskan kekebalan dan hak istimewa yang saat ini dinikmati oleh para pegawai UNRWA.

Baca juga: Israel Kembali Bombardir Gaza Selatan, Barat, dan Tengah: 60 Korban Tewas dalam 24 Jam Terakhir

Selain itu imbas dari pengesahan tersebut, kini banyak negara donatur mulai membekukan bantuannya untuk UNRWA ditengah kondisi Jalur Gaza yang terpuruk dalam krisis kemanusiaan yang dipicu perang antara Israel dan Hamas.

Merespon tindakan yang dilakukan Israel, Komisaris UNRWA Phillipe Lazzarini mengecam tuduhan-tuduhan ini, dan menyebutnya sebagai upaya yang tidak rasional. Hal senada juga dilontarkan beberapa pemimpin dunia yang kompak mengecam kepada Netanyahu atas lolosnya RUU tersebut.

Qatar

Menanggapi RUU yang disahkan Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa upaya Israel yang melabeli UNRWA sebagai organisasi teroris adalah perpanjangan dari kampanye sistematis yang sengaja dilakukan untuk membubarkan badan tersebut agar tak bisa lagi melakukan layanan kemanusiaannya di Jalur Gaza.

Baca juga: Mantan Menteri Israel Ragukan Kemampuan Negaranya: Kami Gagal Menaklukkan Musuh Terlemah di Gaza

Uni Eropa

Pemimpin Uni Eropa bersama dengan negara-negara anggotanya merupakan donor terbesar bagi UNRWA kompak mengecam tindakan Netanyahu.

Tak sampai disitu, mereka juga mengutuk langkah tersebut, ini lantaran UNRWA memiliki peran yang sangat penting dan tak tergantikan dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza.

Arab Saudi

Senada dengan yang lainnya Arab Saudi turut mengutuk langkah Israel yang mengecap UNRWA sebagai teroris. Ini lantaran organisasi UNRWA melakukan tugas mulia meringankan parahnya bencana kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina.

"Kerajaan menekankan bahwa Israel, sebagai negara pendudukan, harus mematuhi hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional dan berhenti menghalangi pekerjaan organisasi internasional," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Yordania

Menyusul yang lainnya Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk upaya Knesset Israel melabeli UNRWA sebagai organisasi teroris.

"Upaya Israel yang terus berlanjut untuk membunuh dan secara politis membunuh UNRWA dan menargetkan simbolnya yang menggarisbawahi hak pengungsi Palestina untuk kembali dan mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum internasional, tidak sah, ilegal dan batal serta merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kewajiban Israel sebagai negara penjajah," kata juru bicara resmi Kementerian tersebut, Sufyan Al-Qudah.

Belgia

Dalam laman sosial media X, Hadja Lahbib, Menteri Luar Negeri Belgia, mengutuk upaya Israel untuk mengklasifikasikan Badan PBB UNRWA sebagai organisasi teroris.

"Belgia mengutuk upaya parlemen Israel untuk mengklasifikasikan UNRWA sebagai organisasi teroris dan menghapus kekebalan stafnya,” ujar cuitan Lahbib.

"Kegiatan UNRWA sangat penting bagi Palestina dalam menghadapi situasi kemanusiaan yang dramatis di Gaza," imbuhnya.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Para anggota dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga mengutuk upaya Israel mengklasifikasikan UNRWA sebagai organisasi teroris. kelompok pan-Islam itu bahkan tak segan mengecam keras tindakan ilegal Israel yang berusaha melemahkan status dan peran UNRWA.

Medicins Sans Frontieres International

Sekretaris jenderal Medicins Sans Frontieres International (MSF), Christopher Lockyear mengatakan bahwa RUU tersebut merupakan serangan yang keterlaluan, karena tak hanya berdampak pada peran UNRWA namun juga dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi rakyat Palestina.

"Tidak hanya bantuan kemanusiaan yang dihalangi, namun jika RUU tersebut lolos dalam pembacaan akhir, bantuan tersebut juga akan dikriminalisasi di bawah UU Anti-Terorisme Israel, yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional," ujar Lockyear.