androidvodic.com

Parlemen Jepang Serukan Gencatan Senjata Gaza, Masyarakat Sipil & Pelajar Desak Lakukan Divestasi

News- Parlemen Jepang menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Parlemen Jepang pada hari Kamis mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di wilayah Gaza yang terkepung oleh Palestina, Anadolu Agency melaporkan.

Anggota parlemen di majelis rendah Parlemen, yang dikenal sebagai Diet, juga mendesak pemerintah untuk melakukan upaya diplomatik yang luar biasa dengan negara-negara lain untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera, Nikkei News melaporkan.

Menentang operasi militer Israel di kota Rafah, resolusi tersebut mengatakan situasi kemanusiaan kritis di Gaza.

Jepang telah menyaksikan protes yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil serta komunitas pelajar, yang menekan Tokyo untuk melakukan divestasi dari Israel.

Setidaknya 30 warga Palestina lainnya tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza, menjadikan jumlah korban tewas secara keseluruhan menjadi 37.232 sejak 7 Oktober, kata Kementerian Kesehatan di wilayah kantong yang terpukul pada hari Kamis.

Pernyataan Kementerian menambahkan bahwa sekitar 85.037 orang lainnya terluka dalam serangan gencar tersebut.

“Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka,” tambahnya.

Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina, Hamas, pada 7 Oktober, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dalam keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum perang terjadi. menyerbu pada tanggal 6 Mei.

(Sumber: Middle East Monitor)