androidvodic.com

Pakistan ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen tahun ini, kata Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb, ketika mengumumkan rancangan anggaran belanja negara pada pekan ini di parlemen.

Dia menegaskan pentingnya membenahi retribusi pajak agar tidak semakin membebani kelompok yang sudah taat pajak. Sasaran anggaran yang baru adalah menjamin pembagian beban pajak yang adil, kata dia.

Menurut Aurangzeb, inflasi di Pakistan saat ini telah turun ke level 12 persen per tahun. Padahal, pada tahun 2023 lalu, angka inflasi di negeri Asia Selatan itu sempat melampaui angka 40 persen, yang menyulut aksi protes warga akibat lonjakan harga kebutuhan pokok.

"Sekarang kita bergerak ke arah yang benar,” ujarnya, seraya menambahkan target penerimaan pajak sebesar USD44 miliar, atau 40 perseni lebih besar dibandingkan tahun fiskal saat ini.

Penerimaan pajak merupakan isu besar dalam tata kelola keuangan di Pakistan, di mana uang cendrung beredar di sektor informal. Belum jelas, bagaimana pemerintah di Islamabad ingin menggiatkan retribusi dalam skala yang diinginkan.

Kemiskinan di pelupuk mata

Dengan tingginya harga bahan pangan, pungutan pajak dikhawatirkan akan semakin menambah beban kemiskinan, menurut Shahnaz Akhter, seorang pekerja domestik di Islamabad.

"Harga bahan makanan harian di pasar saja saat ini sudah naik setiap pekan, dan tidak ada regulasi untuk mengendalikan haga atau memudahkan kehidupan warga miskin," kata ibu enam anak berusia 45 tahun itu.

Dia mengaku frustasi, setelah pemerintah sebelumnya juga tidak menyediakan program bantuan bagi rakyat miskin ketika krisis ekonomi mulai melanda.

Anggaran sarat pajak

Sentimen serupa sudah disuarakan ekonom Pakistan terkait minimnya porsi bantuan sosial dalam belanja tahunan pemerintah. "Anggaran ini tidak akan memudahkan kehidupan rakyat Pakistan. Isinya berat dengan pajak," kata Safiya Aftab, pakar ekonomi Pakistan.

Ekonom di Islamabad itu meyakini warga miskin terpukul dua kali oleh dua pemerintahan terakhir di Pakistan.

"Kenaikan anggaran dibebankan kepada rakyat miskin," kata dia, "terutama dalam bentuk kenaikan harga bahan bakar dan tari listrik."

Meniti tantangan ekonomi

Ketika warga bergulat dengan meningkatnya biaya kebutuhan dasar, pemerintah menganggarkan kenaikan gaji bagi pegawai negeri. Pada saat yang sama, negosiasi dengan Dana Moneter Internasional, IMF, terus berlanjut seputar dana talangan bagi Pakistan.

Pemerintah berharap bisa menerima pinjaman segar antara USD6 miliar hingga USD8 miliar. Suntikan dana ini sangat penting untuk menstabilkan perekonomian, terutama setelah hampir dinyatakan gagal bayar utang pada tahun 2023.

"Anggaran Pakistan akan membantu konsolidasi fiskal dan secara umum sejalan dengan pedoman IMF,” kata Mohammed Sohail, direktur Topline Securities, sebuah perusahaan pialang di Karachi.