androidvodic.com

Aset First Travel Disita Negara, Ini Tanggapan Menteri Agama dan Wamennya hingga Sekjen MUI - News

News - Menteri Agama, Fachrul Razi masih bersikukuh taat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait aset First Travel yang disita negara.

Menurut Fachrul Razi, itu merupakan keputusan lembaga hukum.

"Menilai keputusan lembaga hukum, saya kan enggak bidangnya itu," ujarnya dilansir melalui Youtube iNews, Selasa (19/11/2019).

Meski demikian, Fachrul Razi berjanji akan berusaha melakukan upaya untuk meminimalisir kerugian korban First Travel. 

"Tapi apa yang bisa kita lakukan supaya bisa meminimalisasi kerugian masyarakat nanti kita coba," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, akan berupaya membantu mengembalikan hak para korban First Travel.

Baca: POPULER! Ekspresi Ustaz Yusuf Mansur saat Dengar Cerita Korban First Travel Nabung 7 Tahun

Menurutnya, itu sudah menjadi catatan Kementerian Agama untuk memperhatikan para korban penipuan First Travel.

"Kalau dari pihak kami, karena itu adalah hak jemaah, itu hak masyarakat, harus dikembalikan."

"Bahkan itu sudah menjadi catatan kami dalam Kementerian Agama, sebaiknya para korban harus diperhatikan," ujarnya dilansir melalui Youtube metrotvnews, Senin (18/11/2019).

Zainut Tauhid mengungkapkan persoalan pengembalian hak jemaah First Travel oleh negara menunggu keputusan dari Kejaksaan.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (berbaju putih) di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (berbaju putih) di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). (Rina Ayu/News)

"Persoalaannya kemudian negara nanti apakah mengambil kebijakan mengembalikan kepada jemaah, saya kira itu nanti pengaturannya setelah dilakukan tindakan hukum oleh Kejaksaan," ungkapnya.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mempertanyakan aset First Travel yang disita negara.

Baca: Tanggapi Kasus First Travel, Ketua Komisi VIII DPR: Kemenag Harus Evaluasi Biro Perjalanan Umrah

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat