Terkini Lainnya
TAG
Bawas Mahkamah Agung telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim dari KPK terkait perkara Hakim nonaktif MA Gazalba Saleh.
Kaum Yahudi ultra-Ortodoks diwajibkan gabung militer berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Israel, ini 7 hal yang perlu diketahui.
KPU bakal mengubah aturan terkait batas usia minimum calon kepala daerah di Pilkada mengikuti putusan MA.
Antisipasi suap jelang praperadilan, kuasa hukum Pegi minta MA dan KPK turun tangan pantau penyidik Polda Jabar dan hakim, benarkah ada mafia?
Babak baru kasus Vina, kubu Pegi bakal laporkan penyidik dan hakim ke MA dan KPK, ini alasannya.
Dua mahasiswa fakultas hukum ajukan aturan syarat batas minimal usia kepala daerah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kahfi mencotohkan peristiwa yang dinilai tidak melanggar hukum, tapi mengesampingkan pentingnya etika. Misalnya, genosida yang dilakukan Jerman era
Sebagaimana diketahui, MA mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan syarat batas minimal usia calon kepala daerah.
Mahkamah Agung (MA) mengusulkan penambahan anggaran Rp 3.009.738.467.000 pada tahun 2025.
Nama Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep yang masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta 2024 masih menjadi sorotan.
KPU RI kini sedang menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23/P/HUM/2024 terkait perubahan syarat usia calon kepala daerah.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi menyebut peluang Ketua Umum PSI itu untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 masih terbuka.
Titi kemudian mengamini bahwa putusan tersebut berikan peluang untuk majunya Kaesang di Pilkada Serentak 2024.
Hadi membandingkan perbedaan sifat putusan Mahkamah Agung (MA) dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah.
Putusan MA mengubah syarat batas minimal usia pencalonan kepala daerah menjadi berusia 30 tahun saat dilantik memungkinkan jalan bagi Kaesang
Untuk itu, putra bungsu Presiden Jokowi itu mengakui akan ada kejutan terkait hal tersebut pada bulan Agustus nanti.
Puan menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apakah putusan tersebut baik atau tidak untuk Pilkada.
Profil Hakim Agung Cerah Bangun yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MA terkait syarat usia pencalonan kepala daerah
Maruarar Siahaan menyoroti perlunya pengawasan lembaga yudikatif, di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) agar tetap independen