androidvodic.com

News, JAKARTA - Partai NasDem mengakui sempat ada rencana untuk menduetkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi menyampaikan bahwa wacana itu sempat muncul di dalam internal partai NasDem maupun internal koalisi.

"Dulu pernah muncul pikiran seperti itu (duetkan Anies-Ganjar)," ujar Gus Choi saat dikonfirmasi, Jumat (10/2/2023).

Lebih lanjut, Gus Choi menuturkan bahwa wacana tersebut kini tak mungkin terealisasi.

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci alasan Ganjar Pranowo kini tak lagi masuk radar koalisi perubahan.

"Sekarang kayaknya nggak lagi," jelasnya.

Sebagai informasi, Anies Baswedan sudah mengantongi 'tiket' untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024 usai mendapat dukungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Memang jika digabungkan suara ketiga partai itu secara total telah memenuhi ambang batas presidential threshold.  

Baca juga: Partai Demokrat Berikan Sinyal Tolak Ganjar Pranowo Jadi Bakal Cawapres Anies Baswedan

Sesuai aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 adalah 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional

Sementara berdasarkan hitung-hitungan kursi di DPR, Nasdem memiliki 59 atau 10,26 persen dari total 575 anggota DPR RI.

Kemudian PKS sebanyak 50 kursi (8,7 persen) dan Partai Demokrat 54 kursi (9,4 persen).

Maka bila ditotal ketiga partai itu sudah 28,36 persen kursi di DPR.

Meski Anies telah mengantongi tiket, namun Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tak bisa langsung mendaftarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi capres 2024.

Selain harus mencarikan terlebih dahulu pasangan atau calon wakil presiden (cawapres) bagi Anies, ketiga partai itu juga harus bersabar lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga belum membuka pendaftaran capres 2024.

Baca juga: KPU RI Diminta Tunjukkan Akuntabilitas Saat Diterpa Isu Dugaan Pelanggaran Pemilu