androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Mario Christian Sumampow

News, JAKARTA - Dalam upaya memitigasi puncak musim hujan yang kemungkinan melanda jelang hari pencoblosan 14 Februari 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera melakukan simulasi distribusi logistik di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

Untuk diketahui, logistik pemilu sudah harus didistribusikan KPU kabupaten/kota supaya tiba di tempat pemungutan suara (TPS) sehari sebelum pemungutan suara.

"Rencananya akan ada tiga daerah dengan kategori terjauh, karakter kepulauan, daerah terluar dan daerah perkotaan karena dinamikanya beda-beda," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada awak media, Kamis (22/9/2023).

Berdasarkan simulasi itu nantinya akan dijadikan pedoman dan panduan oleh KPU dalam tata kelola logistik.

"Terutama SOP penerimaan barang, bongkar muat barang, sortir, lipat, dan seterusnya sampai tingkat TPS," tutur Hasyim.

Baca juga: KPU Tengah Siapkan Logistik Pemilu Tahap II

Dalam simulasi KPU bakal menguji coba situasi dan kejadian di lapangan.

Mulai dari siapa yang bertanggung jawab dalam bongkar-muat logistik, apa alat kerja yang dipakai untuk memeriksa, pencatatan jumlah logistik yang diterima, sampai pembuatan berita acara sebagai langkah antisipasi kekurangan, salah hitung, atau salah pengemasan.

Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat menyebut Banggai, Sulawesi Tengah dan Morotai, Maluku Utara, serta Sabu Raijua, NTT sebagai daftar lokasi simulasi distribusi logistik dalam waktu dekat.

"Karena ini harus melalui kapal, belum lagi faktor cuaca dan sebagainya, maka kami harus mengetahui betul lapangan," ucap pria yang akrab disapa Drajat itu, Kamis.

"Baru kali ini kami mengadakan simulasi untuk distribusi logistik. Sebelumnya simulasi biasanya pemungutan penghitungan suara, simulasi rekapitulasi (hasil penghitungan suara)," tambahnya.

Sebelumnya, KPU sudah melangsungkan uji coba itu untuk wilayah perkotaan, dengan kantor KPU Kabupaten Bogor sebagai lokasi simulasi karena memiliki wilayah cakupan dan daftar pemilih terbanyak di tingkat kota/kabupaten.