Anies Minta Kabinda Papua Barat Mundur Jika Terbukti Tidak Netral - News
Laporan Wartawan News, Chaerul Umam
News, JAKARTA - Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Aniea Baswedan, meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban mundur dari jabatan jika terbukti tak netral jelang pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Anies menanggapi beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.
"Bila kabinda punya aspirasi, mundur aja dari kabinda enggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi kabinda dia harus netral," kata Anies di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Anies mengatakan, tidak salah jika sebagai pribadi memiliki aspirasi, namun tak boleh menyalahgunakan jabatan sebagai aparat negara.
Sebab, seorang pejabat disumpah atas nama negara bukan atas nama kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga menurut Anies, hal itu bakal berdampak pada ketidakpercayaan publik kepada institusi negara.
"Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara, begitu seseorang dilantik di sumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara bukan atas nama pribadi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca juga: Soal Pemilu Era Gen Z, Psikolog: Mereka Tak Bisa Disetir, tapi Sikap Politiknya Berdasarkan Sentimen
Sebab itu, Gerakan Perubahan yang diusung Anies dan Muhaimin, satu diantaranya berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik terhadap para oknum yang mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi.
"Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah," pungkas Anies.
Adapun pakta integritas tersebut ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.
Isi pakta integritas tersebut, yakni; pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.
Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.
Terkini Lainnya
Pilpres 2024
Anies mengatakan, tidak salah jika sebagai pribadi memiliki aspirasi, namun tak boleh menyalahgunakan jabatan sebagai aparat negara.
PPP Tawarkan Taj Yasin Jadi Cawagub Jawa Tengah, Sudah Dikomunikasikan dengan PDIP dan Gerindra
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di Sumbar, Bawaslu: Pertama dalam Sejarah Pemilu Satu Provinsi
PAN Tak Masalah jika Pendamping Bobby di Pilkada Sumut dari Partai Golkar
Poros Ketiga Pilkada Jakarta dari PDIP Diprediksi Melempem, Pengamat Sarankan Mega Dukung Anies Saja
PKB Ogah Ikuti Kemauan PKS, Cak Imin Inginkan Sosok Lain jadi Cawagub Pendamping Anies
RK Belum Pasti, PAN Minta Parpol di KIM Berembuk soal Cagub Jagoan untuk Pilkada Jakarta