androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

News, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai sejumlah civitas akademik yang mengkritik hingga mengeluarkan petisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di negara demokrasi kata Bahlil, semua orang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat.

"Sebagai negara demokrasi, kita hargai saja pendapat masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum termasuk civitas akademik. Ya engga apa apa," kata Bahlil usai rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (5/2/2024).

Hanya saja Bahlil mengingatkan bahwa setiap persepsi harus didasari fakta atau bukti. Selain itu kata Bahlil, harus ada dasar hukumnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa kampus juga harus dijaga marwahnya dari kepentingan politik.

"Coba lihat di beberapa foto katanya civitas akademik independen. kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? kok ada salah satu ketua partai di situ? yang bener aja bos. Jadi maksud saya ya buatnya itu yang enak lah," katanya.

Meskipun demikian kata Bahlil, Presiden tidak masalah dengan kritikan sejumlah civitas akademik tersebut.

"Tapi pak Jokowi engga apa apa, santai-santai saja," katanya.

Sebelumnya Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Hasto Sebut Ganjar dan Anies Punya Kemiripan Saat Debat Capres Pamungkas, Bagaimana dengan Prabowo?

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada.

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Jokowi sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi.