androidvodic.com

News, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah kampus telah ditunggangi untuk mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Firman Jaya Daeli hingga Cawapres Anies Baswedan angkat bicara. 

Firman Jaya Daeli menyayangkan pernyataan Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu.

Sementara Anies Baswedan mengungkapkan jika ada kritik maka akan lebih baik jika kritik tersebut dihormati seperti layaknya pujian untuk Jokowi sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

TPN Ganjar Mahfud : Protes Suci Kampus Harus Dihargai Sebagai Aspirasi Murni

Asas ‘one person, one vote, one value’ dalam pemilihan presiden yang berbasis pada kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung harus terus dikawal.

Satu suara harus benar-benar dijaga untuk digunakan rakyat, sehingga hak-hak sosial politik demokratis rakyat dapat digunakan dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Firman Jaya Daeli, dalam diskusi media di Media Centre TPN, Cemara, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Dalam kesempatan ini, Firman Jaya Daeli hadir bersama Wakil Ketua Koordinator TPN, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis.

“Kami mengharapkan Pemilu kembali pada asas ini dan Bawaslu memaksimalkan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu. Jika hal-hal itu tak dilakukan, maka Bawaslu bisa dikatakan bersikap ‘by omission’ atau melakukan pembiaran pelanggaran serius yang terjadi,” tegas Firman.

Baca juga: Bahlil Kritik Balik Civitas Akademik Bergantian Kritik Jokowi: Katanya Independen, Kok Angkat Jari

Firman mengingatkan, legitimasi pilpres yang benar-benar diakui dunia internasional yakni ketika proses juga dikedepankan dibanding hasilnya sendiri.

“Karena itulah, paradigma pikir kita tidak lagi kemudian hanya berorientasi hasil, tetapi juga memperhatikan proses demokrasi di baliknya,” tegas Firman.

Mantan anggota DPR RI ini pun mengingatkan terkait penggunaan telepon seluler yang di luar negeri dilarang keras dibawa ke bilik suara.

“Kami harap aturan tegas ini juga terjadi di Pemilu kita,” ujarnya.

Telepon genggam hanya boleh dibawa ke area TPS sebagai hak politik demokratis rakyat, sekaligus menjaga dan membangun transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.

Baca juga: Sivitas Akademika Kritik Jokowi, Yenny Wahid Sebut Guru Besar Alat Ukur Baik Buruk Demokrasi

Terakhir, Firman mengingatkan pentingnya menjaga netralitas berdasarkan nilai luber jurdil.